Empat Tewas Selama Protes saat Kolombia Tandai Sebulan Demonstrasi

Pengunjuk rasa bentrok dengan polisi saat protes memasuki pekan keempat dengan mogok nasional baru yang diserukan oleh serikat pekerja, mahasiswa dan organisasi menuntut serangkaian perubahan sosial, di Medellin, Kolombia, Rabu (19/5/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Santiago Mesa/foc/cfo (REUTERS/STRINGER)

BERITA.NEWS, Bogota – Empat orang tewas di Kolombia pada Jumat (28/5) ketika puluhan ribu pengunjuk rasa menandai sebulan demonstrasi di seluruh negeri, sementara pembicaraan antara pemerintah dan komite pemogokan nasional terhenti.

Di Cali, yang telah menjadi episentrum protes nasional, Wali Kota Jorge Ospina mengonfirmasi tiga dari kematian. Media lokal melaporkan kematian keempat terjadi di jalan antara Cali dan kota Candelaria.

Demonstrasi di tempat lain sebagian besar berlangsung damai, meskipun bentrokan antara polisi dan pengunjuk rasa dilaporkan terjadi di beberapa daerah, seperti kota madya Madrid, dekat Bogota.

“Harus ada dialog antara mereka yang menyerukan pemogokan, pemerintah nasional, dan seluruh masyarakat. Jika tidak ada pembicaraan, spiral kekerasan akan terus berlanjut dan sayangnya lebih banyak orang bisa mati,” kata Ospina.

Dua orang di Cali terbunuh ketika seorang petugas dari unit investigasi jaksa agung menembaki warga sipil, sebelum juga dibunuh, kata Jaksa Agung Francisco Barbosa dalam pesan yang disiarkan televisi. Petugas tersebut tidak sedang berdinas saat itu, kata Barbosa.

Kekerasan telah menandai demonstrasi selama empat pekan terakhir.

Pemerintah sejauh ini telah mengonfirmasi 17 kematian warga sipil yang terkait langsung dengan protes, sementara kelompok hak asasi manusia mengklaim puluhan warga sipil telah dibunuh oleh pasukan keamanan. Dua petugas polisi sebelumnya juga dilaporkan tewas selama protes.

Baca Juga :  Israel Hancurkan Delapan Bangunan di Selatan Hebron

Demonstrasi dimulai pada 28 April, menekan pemerintah dan anggota parlemen untuk menunda reformasi pajak dan kesehatan dan menyebabkan pengunduran diri mantan menteri keuangan Alberto Carrasquilla.

Di tengah nyanyian dan musik selama demonstrasi di ibu kota Bogota, pengunjuk rasa mengatakan kepada Reuters bahwa mereka akan terus turun ke jalan bahkan setelah demonstrasi selama sebulan.

Sejak penarikan reformasi pajak pada awal bulan, tuntutan pengunjuk rasa telah meluas hingga mencakup pendapatan dasar, kesempatan bagi kaum muda, dan diakhirinya kekerasan polisi.

“Sampai pemerintah mendengarkan kami, kami harus tetap di jalan,” kata Alejandro Franco, 23 tahun. Hampir lulus, dia mengatakan kepada Reuters bahwa dia bergerak untuk pendidikan dan kesehatan yang lebih baik, di antara alasan-alasan lain.

“Jika rakyat tidak memiliki perdamaian maka pemerintah juga tidak,” tambahnya.

Beberapa mengatakan protes yang telah berlangsung lama membuat mereka berada di bawah tekanan finansial.

“Saya harus menutup toko saya setiap kali ada protes,” kata Laudice Ramirez, 62 tahun, di selatan kota. “Saya akan bangkrut, tetapi para pemuda tidak punya pilihan lain untuk mendapatkan peluang.”

Baca Juga :  Israel Hancurkan Delapan Bangunan di Selatan Hebron

Meskipun pemerintah dan pemimpin protes mencapai “prakesepakatan” untuk mengakhiri demonstrasi pekan ini, penyelenggara pemogokan pada Kamis mengatakan pemerintah belum menandatangani kesepakatan dan menuduhnya mengulur waktu.

“Kami telah mencapai kesepakatan, satu-satunya hal yang hilang adalah tanda tangan presiden untuk memulai negosiasi,” kata Francisco Maltes, presiden Central Union of Workers (CUT), Jumat, menuduh pemerintah menunda pembicaraan.

Pemerintah mengatakan belum menandatangani kesepakatan karena beberapa pemimpin protes tidak akan mengecam pemblokiran jalan, menyebut masalah tersebut tidak dapat dinegosiasikan, dan menambahkan bahwa pembicaraan akan dilanjutkan pada Minggu.

Kementerian Keuangan Kolombia memperkirakan protes dan penghalang jalan telah merugikan negara itu $ 2,68 miliar (Rp36,8 triliun), dengan hambatan yang menyebabkan kekurangan makanan dan pasokan lainnya, menaikkan harga, dan mengganggu operasi di pelabuhan utama negara serta merugikan ratusan perusahaan.

  • Reuters/ANTARA