Tiga Temuan BPK Hentikan Opini WTP Pemprov Sulsel, Ada Pajak Tidak Setor ke Kas Daerah

Rapat Paripurna Penyerahan LHP atas LKPD tahun 2020 di Kantor DPRD Sulsel (Dok)

BERITA.NEWS,Makassar- Capaian Opini Wajah Tanpa Pengecualin (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2020 Pemerintah Provinsi (Pemprov) secara beruntun akhirnya terhenti.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan di provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) pun memutuskan tidak memberi opini WTP LKPD tahun 2020 kepada Pemprov Sulsel. Hal itu ungkapkan dalam rapat paripurna DPRD Sulsel.

Kepala BPK RI Perwakilan Sulsel Wahyu Priyono mengatakan ada tiga hal yang jadi temuan sehingga pihaknya tidak berikan Opini WTP kepada Pemprov LHP Keuangan tahun 2020.

“Pertama Anggaran perubahan yang tidak diketahui oleh DPRD yaitu bantuan keuangan provinsi ke daerah lainnya. Kabupaten kota. Ada perubahan peraturan Gubernur menambah. Sebelumnya sudah ada bantuan ke daerah yang disetujui DPRD tapi kemudian ada penambahan lagi,” ucapnya.

Wahyu Priyono mengatakan penambahan yang dilakukan di masa Gubernur Sulsel non aktif Nurdin Abdullah tanpa melalui persetujuan dewan. Sehingga menyalahi aturan.

Baca Juga :  Anies: Malam Ini Penindakan Tanpa Kompromi

“Tanpa ada persetujuan DPRD itu sebesar Rp 300 Miliar lebih itu yang apabila di sajikan laporan keuangan itu melampaui anggaran. Sementara platform anggaran itu kan sesuatu yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi ini ada pelampauan anggaran 300 Miliar lebih cukup besar jumlahnya,” ucapnya.

Temua kedua, ada laporan kekurangan kas tekor per Desember 2020 Tiga Organisasi Perangkap Daerah (OPD), namun rupanya tidak sesuai keadaan yang dilaporkan kepada BPK.

“Artinya tidak menunjukkan keadaan sebenarnya. Seharunya masih ada saldo kas tapi uangnya sudah tidak ada. Gak tau digunakan kemana. Itu ada di Sekretariat Dewan, Badan Penghubung dan Dinas PU totalnya ketiga OPD ada kekurangan kas tekor Rp 1,9 Miliar,” sebutnya.

Selanjutnya, Ketiga, ada di kas lainnya yaitu penerimaan pajak yang sudah di pungut oleh bendahara yang semestinya di stor ke kas negara tapi tidak di stor, malah digunakan untuk kegiatan lainnya yang tidak ada anggaran atau tidak sesuai ketentuan.

Baca Juga :  Percepat Vaksinasi, Anies Ajak Warga Daftar Vaksinasi Secara Daring

“itu besarnya Rp 519 juta ada dua OPD yaitu Sekwan DPRD dan Badan Penghubung,” ungkapnya.

Sementara itu, Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengatakan pihaknya akan fokus tangani catatan yang berikan BPK agar lebih memperbaiki laporan keuangan tahun selanjutnya. Apalagi, sejak diberi kepercayaan sebagai Plt Gubernur Sulsel.

“Tugas saya memperbaiki kedepan untuk melakukan akselerasi dalam perbaikan – perbaikan Perbendaharaan dan kinerja kedepan. Buat tim work yang lebih baik,” ujarnya.

Andi Khaerul