Pemprov Komitmen Dukung Keberhasilan Penyelenggaraan JKN di Sulsel

Sekprov Abdul Hayat Gani

BERITA.NEWS, Makassar– Pemprov Sulsel komitmen ambil peran aktif mendukung keberhasilan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Olehnya itu, sejumlah regulasi berkaitan dengan BPJS Kesehatan harus diimplementasikan dengan baik.

Hal itu dikatakan, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulsel, Abdul Hayat Gani, saat menghadiri Kelas Konsultasi Implementasi Perpres No 64 Tahun 2020 dan regulasi turunannya, yang dihadiri Kedeputian Wilayah Sulselbartramal, yang digelar di Hotel Four Points Makassar, Senin (24/5/2021).

Ia mengungkapkan, Sistem Jaminan Sosial Nasional yang dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan, memiliki dasar hukum Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Kemudian diikuti dengan Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Baca Juga :  Sulsel Zona Hijau dari Covid-19, Plt Gubernur: Alhamdulillah

“Kegiatan ini menjadi sangat strategis guna mengimplementasikan beberapa regulasi yang berkaitan dengan undang-undang BPJS,” kata Abdul Hayat.

Ia berharap, kegiatan ini dapat mendorong tercapainya komunikasi yang baik dengan para pihak pemangku kepentingan terkait pelaksanaan program BPJS Kesehatan, meliputi penyampaian saran dan gagasan. Bersama-sama memikirkan berbagai konsultasi ide, gagasan, inovasi dalam rangka akselerasi.

“Cara-cara kerja kita harus sama. Mulai dari pusat, provinsi selaku perpanjangan tangan dari pusat, pemerintah kabupaten kota, sampai ke kecamatan dan desa,” ujarnya.

Baca Juga :  Andi Sudirman Mutasi 77 Pejabat Eselon III dan IV Pemprov, Ini Penjelasan BKD Sulsel

Sementara itu, Deputi Direksi Wilayah Sulselbartramal, Beno Herman, mengatakan, kegiatan ini berkaitan dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), didokumentasikan oleh Undang-undang Nomor 40. Dengan dinamika berkembang, Perpres berubah Nomor 82 Tahun 2018, kemudian diubah lagi Perpres Nomor 75 Tahun 2019, dan terakhir Perpres Nomor 64 Tahun 2020.

Andi Khaerul