Permudah Penyidikan Kasus Gratifikasi, Andi Sudirman Copot Kabiro PJB Pemprov

Plt Gubernur Andi Sudirman Sulaiman (BERITA.NEWS/Andi Khaerul)

BERITA.NEWS, Makassar- Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman membebastugaskan atau copot Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PJB) Setda Sari Pudjiastuti dari jabatan, usia kasus gratifikasi terungkap.

Kabiro PJB diduga terlibat kasus gratifikasi atau suap beberapa proyek infrastruktur Pemprov Sulsel menjadi temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Permudah penyidikan ia pun terpaksa diminta mundur dari jabatannya.

Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PJB) Setda Pemprov Sulsel Sari Pudjiastuti pilih mundur dari jabatan usai dirinya terlibat kasus gratifikasi atau suap beberapa proyek infrastruktur.

Sari Pudjiastuti ajukan surat pengunduran dirinya ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) usia mengembalikan atau menyetor uang pelicin proyek infrastruktur tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai temuan kasus gratifikasi.

Kepala BKD Setda Sulsel, Imran Jausi membenarkan pengunduran diri Sari Pudjiastuti dari jabatan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Tidak lama usai dirinya menjalani sidang kode etik sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemprov.

Baca Juga :  Terima Bupati Wajo, Plt Gubernur Sulsel Bahas PI Hingga Rencana Kunjungan Presiden Jokowi

“Namun untuk memudahkan proses pemeriksaan lanjutan oleh Inspektorat, maka disarankan kepada bapak Plt Gubernur untuk menonaktifkan dan ditunjuk Pelaksana harian (Plh),” katanya, Jum’at (21/5/2021).

Imran mengatakan, Plt Gubernur sudah mempertemukan semua pihak yang terlibat, baru mengambil keputusan tersebut. Sari Pudjiastuti pun harus dinonaktifkan untuk mempermudah penyidikan.

“Bapak Plt Gubernur secara arif dan bijaksana undang yang bersangkutan untuk menjelaskan kondisinya, jadi Bapak Plt Gubernur mendengarkan dan mempertimbangkan dari dua pihak, dari tim kode etik dan ibu Sari,” jelasnya.

Meski begitu, Imran mengaku Sari Pudjiastuti lah yang lebih dulu mengajukan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai pejabat pimpinan tinggi eselon II Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa tanggal 20 Mei 20201 lalu.

“Yang bersangkutan menyatakan mengundurkan diri dan itu sesuai dengan Manajemen PNS dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Dalam Pasal 144, ada delapan poin, salah satunya PNS diberhentikan dari JPT apabila mengundurkan diri dari jabatan,” jelasnya.

Baca Juga :  Tekan Angka Pengangguran, PKK Sulsel - PT Pos Indonesia Siapkan Lapangan Kerja

Diketahui, Sari Pudjiastuti tetap bersikap kooperatif dengan mengakui adanya uang pelicin proyek tersebut, ia juga bahkan sudah menyetornya kepada KPK sebagai barang bukti.

Adapun, Setoran pertama dilakukan sari Rp 160 juta pada 15 Maret 2021. Selanjutnya, sebesar Rp 65 juta juga disetor pada 16 Maret dan paling sedikit Rp 2,5 juta pada tanggal 6 April 2021 lalu.

 

Andi Khaerul