Dewan Sepakat Lanjutkan Ranperda Revisi RPJMD Luwu

BERITA.NEWS, Luwu – Seluruh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu menyatakan setuju dan sepakat melanjutkan rencana revisi Perda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerag (RPJMD) 2019-2024.

Dalam sidang paripurna yang mengagendakan pengambilan keputusan terkait kelanjutan rencana revisi RPJMD Kabupaten Luwu tahun 2019-2024, langsung dilakukan penandatangan kesepakatan tersebut.

Dalam sambutannya, Bupati Luwu H. Basmin Mattayang menjelaskan proses penyempurnaan RPJMD Kabupaten Luwu yang disesuaikan visi dan penjabaran misi Pemkab Luwu dimasa pemerintahannya sebagai Bupati Luwu.

Disebutkan, tahapan dalam perubahan peraturan daerah Nomor 8 tahun 2019 tentang RPJMD kabupaten luwu Tahun 2019-2024 ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) nomor 86 tahun 2017.

Dalam pasal 342 dinyatakan bahwa perubahan RPJMD dapat dilaksanakan karena adanya perubahan mendasar, yaitu antara lain kondisi bencana nasional seperti pandemi covid-19 yang berdampak terhadap masalah kesehatan, ekonomi dan sosial serta kondisi keuangan negara dan daerah.

“Oleh karena itu, salah satu tujuan perubahan RPJMD ini adalah untuk menyesuaikan tujuan dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan kondisi terkini, serta mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang responsif terhadap kebijakan nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan,” ujarnya.

Penyesuaian tersebut antara lain, terkait dengan beberapa regulasi di bidang pengelolaan keuangan daerah, integrasi dengan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan peraturan lainnya yang dijadikan pedoman baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran di daerah.

Baca Juga :  Pj Sekda Luwu Serahkan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2020 ke DPRD

“Terkhusus untuk Kabupaten Luwu, transformasi arah kebijakan tadi dilaksanakan tanpa mengubah visi yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai tujuan utama pencapaian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah secara holistik dan terintegrasi,” katanya.

“Yaitu Kabupaten Luwu yang Maju, Sejahtera, Mandiri, Dalam Nuansa Religi. Visi tersebut dijabarkan ke dalam 10 misi pembangunan yang telah kita ketahui dan pahami bersama,” lanjutnya.

Penyusunan dokumen perubahan RPJMD Kabupaten Luwu tahun 2019-2024 hingga kesepakatan untuk ditetapkan menjadi perda ini telah melalui proses yang cukup panjang.

Termasuk melakukan evaluasi paruh waktu dan prognosis untuk mengetahui indikator-indikator mana saja yang paling relevan untuk disesuaikan targetnya dalam menjaga integritas dan sinergitas RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, baik nasional maupun Provinsi Sulawesi Selatan.

“Untuk kita ketahui bersama, bahwa target indikator makro Kabupaten Luwu di akhir periode perubahan RPJMD ini nantinya adalah, pertama, pertumbuhan ekonomi ditargetkan berada di angka 4,80% – 5,98%, kedua, angka kemiskinan turun menjadi 11,92%,” sebut Basmin.

Baca Juga :  Dinas DP3A Luwu Gelar Sosialisasi Pencegahan KtP/A dan TPPO

Ketiga, tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,98 %, indeks pembangunan manusia mencapai angka 71,88, dan selanjutnya, indeks gini pada angka 0,335.

Selain itu, ada beberapa penyelarasan lainnya yang mekanismenya dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Mulai dari pembahasan dengan perangkat daerah, penyusunan rancangan awal, forum konsultasi publik, pembahasan dengan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Luwu, konsultasi rancangan perubahan RPJMD di Pemprov Sulsel dan verifikasi rancangan rencana strategis (renstra) perangkat daerah, serta musrenbang perubahan RPJMD Kabupaten Luwu.

Sehingga dengan adanya perubahan ini diharapkan bisa menjadi strategi pemerintah daerah untuk melakukan adaptasi atas kondisi yang ada sekarang, sekaligus mempercepat pemulihan perekonomian.

Salah satu penyesuaian tersebut adalah pengembangan potensi pariwisata di Kabupaten Luwu, menjadi salah satu program prioritas dan telah dirumuskan pada rencana strategis perangkat daerah yang membidangi.

Hal ini juga didukung dengan telah dibahasnya rancangan peraturan daerah tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (Ripparda).

  • Muh Asri