Tim Batas Daerah Luwu Ikuti Rakor Sinkronisasi Batas Wilayah Sulsel

BERITA.NEWS, Luwu – Untuk mendukung program peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional dan kemudahan investasi, pemerintah telah menerbitkan PP 43/2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Lawasan Hutan, Izin dan/atau Hak Atas dimana melalui peraturan ini mengharuskan dilaksanakan percepatan penyelesaian batas antar daerah yang selama ini tak terselesaikan.

Dengan selesainya penegasan batas daerah, RTRW semua daerah tahun ini dapat diselesaikan sehingga memberikan kepastian dalam kemudahan investasi. Peraturan ini merupakan turunan dari UU Cipta Kerja. Kemendagri yang difasilitasi oleh pemprov Sulsel selama 3 hari secara marathon melakukan rapat sinkronisasi awal bagi kab/kota yang terdapat masalah dalam segmen batas wilayahnya.

Untuk wilayah Sulsel masih terdapt 43 segmen batas yang masih bermasalah yang mencakup 23 kab/kota. Rapat dilaksanakan di Kantor Gubernur Sulsel pada 3-6 Mei 2021.

Kabupaten Luwu yang merupakan daerah yang paling banyak berbatasan dengan daerah lain (7 kab/kota) sangat serius mengikuti pertemuan ini dengan mengirimkan Tim Penegasan Batas Wilayah yang dipimpin langsung oleh Asisten 1, Drs. Rudi Dappi, M.Si dan Kepala Bappeda, Ahmad Awabin, S.SIP, M.Si, kabag pemerintahan Enrika, SE, M.Si dan kabid RR BPBD Kosmas Toding, ST, MT. Masih terdapat 5 segmen batas yang belum selesai yaitu batas Luwu terhadap Kota Palopo, Luwu Utara, Toraja Utara, Tana Toraja, Enrekang dan Sidrap.

Baca Juga :  Pemkab Luwu Bersama 5 Kabupaten Bahas 21 Segmen Batas Daerah

Hari pertama dilakukan sinkronisasi dengan Kab. Sidrap dimana batas wilayah didasari dengan Pilar Batas Utama (PBU) sebanyak 14 titik, Pembahasan sangat sampai harus ditengahi oleh Direktur dari Kemendargri. Masih terdapat beberapa PBU yang belum disepakati sehingga akan ditindaklanjuti dengan survey ke lapangan. Pada Hari kedua giliran sinkronisasi dengan Kota Palopo yang beberapa bulan terakhir sudah dilakukan beberapa kali petemuan antar 2 daerah. Dalam pertemuan ini berhasil disepakati sub segmen batas sehingga tinggal 3 sub segmen yang masih akan dilakukan verifikasi lapangan. Batas dengan Kota Palopo juga sebanyak 14 titik PBU.

Pada hari terakhir, tim Kabuoaten Luwu harus berhadapan dengan 4 kabupaten (Toraja Utara, Tana Toraja, Enrekang dan Luwu Utara). Sinkronisasi dengan Toraja Utara yang langsung dipimpin oleh wakil bupati, Dedy Frederick Palimbong, ST juga berhasil disepekati beberapa sub segmen dan akan dilakukan verifikasi lapangan terhadap 6 PBU yang masih bermasalah dari 17 titik PBU. Pembahasan dengan tim Tana Toraja dan Enrekang berjalan lancar dan disepakati draf awal permendgri untuk batas dengan Kab. Luwu. Batas dengan Kab. Tana Toraja sebanyak 12 PBU sedangkan batas dengan Kab. Enrekang belum terdapat pemasangan PBU di wilayah perbatasan.

Baca Juga :  Tinjau Vaksinasi Massal, Dandim Demak: Jangan Takut Divaksin

Terakhir, tim melakukan sikronisasi dengan Kab. Luwu Utara yang dibatasi dengan 14 titik PBU, dalam rapat berhasil disepakati semua sub segmen dengan pemindahan titik PBU 14 yang juga berbatasan dengan wilayah Kab. Toraja Utara.
Pertemuan ini langsung pimpin oleh Direktur Ketahanan Ekomoni Sosial dan Budaya Kemendagri Drs. La Ode Ahmad, AP. M.Si yang menjadi ketua tim untuk wilayah Sulsel, beberapa daerah dipimpin oleh wakil bupati, sekda, asisten 1, kepala OPD dan kabag pemerintahan. Pertemuan tahap awal ini berhasil menyepakati beberapa segmen batas dengan titik PBU dan polygon batas daerah. Diharapkan pada Juli semua segmen batas dapat diselesaikan sejalan dengan amanah di PP 43/2021 tersebut.

M Asri