KPK Minta Pemprov dan Daerah Bentuk Peta Risiko, Antisipasi Praktek Korupsi

Konferensi pers Pemprov, KPK dan BPKP di Lounge Kantor Gubernur (BERITA.NEWS/Andi Khaerul).

BERITA.NEWS, Makassar – Pemprov dan pemerintah daerah di 24 kabupaten/kota mengikuti rapat koordinasi pengawasan intern keuangan dan pembangunan di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Senin (5/4/2021).

Pertemuan itu dihadiri Tim Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), konsen pada kesepahaman pencegahan praktek korupsi dalam internal pemerintahan.

“Kehadiran kami ini bagian dari tindaklanjut pengawalan pencegahan korupsi di Sulsel.
Kami di Sulsel akan fokus pada perencanaan dan penganggaran barang dan jasa,” ucap Kepala Satgas Pencegahan Direktorat IV KPK, Niken Ariati.

Lebih khusus, Niken mengatakan pihaknya meminta Pemprov dan daerah membentuk peta risiko terhadap sistem pengadaan barang dan jasa yang ada di pemerintahan masing-masing.

Baca Juga :  Alasan Syamsuddin Batolla Perlambat Tempo Permainan PSM Makassar

“Kami meminta terbentuknya peta risiko, jadi setiap pemerintah daerah punya pemetaan terhadap risiko yang ada. Kemudian nanti dikawal oleh APIP, nanti diasistensi oleh BPKP, nanti di KPK akan monitor. Kami harapan dari sini nanti akan terselenggara proses pengawasan dari perencanaan,” ujarnya.

Sementara itu, Sekprov Sulsel Abdul Hayat Gani mengatakan Pemprov mendukung penuh rencana pengawasan yang dilakukan oleh KPK. Khususnya, hadirkan peta manajemen risiko antisipasi terjadi penyalahgunaan para proses pengadaan barang dan jasa.

Baca Juga :  Pelarangan Mudik Serentak Tanggal 6-17 Mei, Wilayah Mamminasata Diperketat

“Saya kira memang manajemen risiko harus jalan tapi tidak berarti percepatan ini harus dikurangi gara-gara takut dan seterusnya, tetap harus ada regulasi yang mendampingi kita makanya itu kolaborasi terjadi hari ini. Ada dari KPK, BPKP, kemudian dari Kemendagri tadi,” kata Hayat.

  • Andi Khaerul