BPK Temukan 480 Masalah Hasil LKPD, Termasuk ‘Mark Up’ Harga Bansos di Dinsos Sulsel

Kepala BPK Perwakilan Sulsel Wahyu Priyono bersama Plt Gubernur Andi Sudirman Sulaiman (BERITA.NEWS/Andi Khaerul)

BERITA.NEWS, Makassar– Badan Pengelola Keuangan (BPK) Sulsel beberkan hasil temuannya di 24 Pemerintah Kabupaten dan Kota, termasuk adanya Mark Up Harga Dana Bantuan Sosial (Bansos) Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi.

Kepala BPK Perwakilan Sulsel Wahyu Priyono mengatakan dari 24 Kabupaten dan kota ditambah Provinsi. Tercatat 480 temuan masalah pengelola keuangan daerah. Salah satunya, Mark up anggaran Bansos di Dinsos Sulsel.

“Termasuk ada sekitar 480 temuan salah satunya itu (Mark Up Bansos di Pemprov).
Pengadaan Bansos paket tidak wajar harganya kami sudah lakukan teknik pemeriksaan yang akurat kami menemukan ketidakwajaran harganya,” ungkapnya.

Baca Juga :  Kakorlantas Tegaskan Tidak Rekomendasikan Mudik sebelum 6 Mei

Diberitakan sebelumnya, Wahyu Priyono mengatakan sudah menyampaikan laporan tertulis kepada BKP pusat. Menuggu waktu untuk dilakukan investigasi mendalam.

“Itu kurang lebih Rp 1,1 M. Sudah kami laporkan secara tertulis tinggal nunggu dari pemeriksaan investigasi dari BPK pusat. BPK perwakilan Sulsel tidak bisa melakukan investigasi sendiri tanpa ada auditor utama investigasi. Semacam Dirjen yang menangani,” pungkasnya.

Baca Juga :  Kecelakaan Maut di Duren Sawit, 1 Orang Tewas

Diketahui, Mark up anggaran Bansos di Dinsos Sulsel sempat mencuat ke publik, termasuk menyeret nama Sekretaris Provinsi (Sekprov) Abdul Hayat Gani. Saat ini kasus tersebut dikabarkan masih ditangani Polda Sulsel.

 

Andi Khaerul