Pemprov Sulsel dan ICJ Dorong Pergub Pencegahan Perkawinan Anak

Kepala DP3A-Dalduk KB Sulsel Fitriah Zainuddin (BERITA.NEWS/Andi Khaerul)

BERITA.NEWS, Makassar – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel dan Institut Of Community Justice (ICJ) bersama-sama mendorong hadirkan Peraturan Gubernur (Pergub) Pencegahan Perkawinan Anak.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-Dalduk KB) Sulsel Fitriah Zainuddin mengatakan Pergub tersebut amat berguna untuk mencegah pernikahan anak di daerah-daerah.

“Bukan pencegahan perkawinan dini ya. Pencegahan perkawinan anak. Usia di bawah 18 tahun. Ini berisiko terhadap penyakit-penyakit reproduksi. Kanker serviks itu menjadi nomor dua penyebab kematian setelah kanker payudara. Dan ini sangat dimungkinkan oleh usia yang berhubungan terlalu cepat di usia anak,” ucapnya di Hotel Maxone Makassar, Rabu (17/3/2021).

Fitria mengatakan kasus angka perkawinan anak di Sulsel terbilang tinggi masuk peringkat 10 besar melebihi rata-rata nasional. Saat ini DPRD Provinsi juga siap mendukung pembuatan Pergub kemudian Perda.

Baca Juga :  Andi Sudirman Prioritaskan Penyelesaian Utang Rp 300 M, Baru Lanjut Stadion Mattoanging

“Kondisi perkawinan anak saat ini khusus untuk di Sulawesi Selatan itu urutan 12,1 persen di atas rata-rata nasional itu 10,2 saat ini ya. Sehingga kita itu untuk menurunkan nol sekian digit itu, itu sangat berat sehingga memang dibutuhkan kolaborasi, sinergitas dari berbagai pihak,” ujarnya.

Menurutnya, kasus perkawinan anak juga dipengaruhi latar belakang budaya di daerah. Termasuk, atas kemauan orang tua yang kurang paham akan dampak yang bisa terjadi di era anak milenial saat ini.

“Memang kasus-kasus praktik perkawinan anak ini tinggi karena latar belakang budaya. Beberapa kabupaten/kota di sini yang menjadi sorotan juga termasuk Kabupaten Bulukumba, Bone, Maros perkawinan anak itu juga tinggi. Ya ini,” ujarnya.

Baca Juga :  Mensos Risma dan Plt Gubernur Sambangi Korban Bom Gereja Katedral Makassar

Sementara itu, Direktur ICJ Makassar Ferry Mambaya mengatakan pencegahan pernikahan anak menjadi program strategi daerah perlu dibantu dengan Peraturan Gubernur (Pergub) dalam pengawalannya.

“Ini adalah langkah terakhir bagaimana kita melakukan diskusi publik untuk meminta masukan-masukan dari stakeholder terkait itu SKPD, akademisi, dan semua pemangku kepentingan terhadap pencegahan perkawinan anak,” tuturnya.

“Ada delapan kabupaten/kota yang sedang menyusun strada mulai dari ada Kota Makassar sendiri, kemudian Maros, Barru, Parepare, Pinrang, Gowa, Takalar, dan Bulukumba. Mereka saat ini sedang menyusul,” pungkasnya.

  • Andi Khaerul