Dua Tower Ilegal Ditutup, Kejari Layangkan Surat Pembongkaran

Salah satu Tower yang dianjurkan bongkar oleh Kejari Sinjai (IST)

BERITA,NEWS,Sinjai – Dua Tower ilegal di Kelurahan Biringere dan Lappa Kabupaten Sinjai resmi ditutup. Kejaksaan Negeri (Kejari) Sinjai melayangkan surat pembongkaran ke Pemda.

Kajari Sinjai, Ajie Prasetya mengaku telah melayangkan surat pembongkaran 2 Tower tersebut seminggu yang lalu ke pihak Pemda Sinjai. Selain itu, pihak Kajari Sinjai menyimpulkan tidak ada unsur Gratifikasi yang ditemukan.

Namun pembangunan Tower tersebut berlanjut akibat adanya surat dari Kominfo dan Persandian Kabupaten Sinjai, dimana Surat tersebut, kata Kasi Intelejen Kajari Sinjai, Kadis Kominfo dan Persandian melampaui batas kewenangan yang nyata melanggar aturan.

“Surat pembongkaran tower di 2 titik (Biringere-Lappa) telah kami layangkan ke Pemerintah Daerah seminggu yang lalu, tinggal pemda kewenangan Pemda bagaimana menanggapinya,” ujarnya, Jum’at (5/02/2021)

“Terkait Surat mantan Kadis Kominfo dan Persandian yang kini menjabat Kepala Bapedda Sinjai, sudah bukan kapasitas saya lagi untuk berkomentar,” tambahnya.

Dihari yang sama, Kepala Kantor PTSP Sinjai, Lukman Dahlan, saat dikonfirmasi melalui pesan Whats App, memiliki jawaban yang berbeda dengan Kajari Sinjai, menurutnya Surat pembongkaran tower di Biringere dan Lappa baru diterima 1 hari yang lalu.

Baca Juga :  Viral! Satpol Tulungagung Gagalkan Upaya Bunuh Diri Wanita Muda

“Ia suratnya sudah kami terima kemarin (Kamis),mungkin nanti ada rapat, kami menunggu dulu arahan pak Bupati, karena surat ditujukan ke Bupati,kalau dilihat dari tupoksi, mungkin Kominfo, PU dan Satpol PP yang akan bergerak, nanti,” Singkatnya.

Sementara, pemerhati sosial Kabupaten Sinjai, Anca Mayor menuding Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai terkesan takut menghadapi pemilik PT. IBS dan PT.CMI Pasalnya, surat perintah pembongkaran bangunan Tower tanpa IMB itu telah dilayangkan oleh Kajari.

“Apa respon pemerintah setelah surat perintah pembongkaran yang dikeluarkan tidak diindahkan sampai saat ini. Sehingga patut kita menuding bahwa pemerintah takut sama perusahaan tersebut.

Kasus tower itu, kenapa ilegal?,dari awal memang sudah ada signal dari Kominfo, yang menjadi persoalan, ada perbuatan Melawan Hukum, tapi prosesnya tidak jelas, mungkin proses hukum di kabupaten Sinjai memang begitu, dan dampak dari kasus, bisa saja ada lagi yang terlapor dengan delik pencemaran nama baik,” jelasnya

Baca Juga :  PAD Pariwisata Sinjai Menjanjikan, Kadis Disparbud: Manfaatkan Teknologi untuk Promosi

Menurutnya, Pemda Sinjai harus melakukan tindakan tegas terhadap pihak perusahaan yang tidak mengindahkan surat ijin prinsip maupun IMB,terlebih Kajari telah menyurat ke Pemda,namun jika tidak ada tindakan pemerintah, maka akan menimbulkan persepsi di kalangan masyarakat.

“Ada apa dengan surat pembongkaran itu,  kalau memang surat itu salah, ya buat lah surat pembatalan nya, berarti PT.IBS dan PT.MCI kan tidak menyalahi aturan, jangan Pemda dalam hal ini membuat kegaduhan opini di tengah masyarakat yang seharusnya memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat,” ungkapnya.

Sulfikar