KPK Soroti Randis Pemprov Sulsel Dikuasai Pensiunan ASN, Bisa Berujung Pidana

Kendaraan dinas Pemprov Sulsel (BERITA.NEWS/Andi Khaerul)

BERITA.NEWS, Makassar – Tim Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dalam hal ini Korsubgah menyoroti kendaraan dinas (randis) milik Pemprov Sulsel banyak dikuasai pensiunan pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kepala Satgas Pencegahan Direktorat KPK Niken Ariati mengaku pihaknya mendapat banyak temuan sejumlah kendaraan dinas yang dulunya dipakai para pejabat ASN belum dikembalikan saat pensiun. Harusnya menjadi catatan aset daerah.

“Kalau kami tadi konsennya masalah kendaraan dinas. Masih banyak yang dimiliki oleh pejabat lama,” ucapnya usai pertemuan di Toraja Room Kantor Gubernur Sulsel Jalan Urip Sumoharjo, Rabu (27/11/2021).

Baca Juga :  Plt Gubernur Minta Pemda Tetap Pasang Foto Nurdin Abdullah di Setiap Kegiatan

Niken mengatakan, tindakan menahan atau tidak mengembalikan kendaraan usai memasuki masa pensiun merupakan bentuk pelanggaran. Harus ditindak tegas karena bisa berujung pidana, mengambil aset negara.

“Sementara kita minta supaya dipertegas sanksinya. Minta bersurat segera. Surat peringatan satu, dua, tiga. Kalau enggak kita laporkan ke Apgakum (Aparat Penegak Hukum). Sebenarnya konteksnya seperti itu saja supaya lebih disiplin lagi,” tegasnya.

“Ya dianggap sudah pidanalah. Orang punya negara kok dikuasai gitu. Jadi, ya harus ditegakkan. Tapi ya kita berikan peringatan administrasi satu, dua, tiga. Bahkan kita mendorong supaya di pemerintah daerah itu punya inovasi misalkan di-banned suratnya, dimatikan BPKB-nya, dan lain-lain,” pungkasnya.

  • ANDI KHAERUL