Berkas Perkara Pencabulan dan Pembunuhan Anak Dibawa Umur Sudah Lengkap

BERITA.NEWS – Berkas perkara kasus persetubuhan dan pembakaran RD (17) terhadap S (7) yang terjadi pada tahun 2020 dinyatakan lengkap atau P21 oleh pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kasat Reskrim Polres Dompu, Iptu Ivan Roland Cristofel membenarkan kasus tersebut sudah di P21 oleh Kejari Dompu.

“Berkas perkara persetubuhan dan pembakaran yang terjadi di Desa Mumbu sudah lengkap, surat P21 dari Kejari Dompu sudah kami terima kemarin,” kata Kasat Reskrim melalui Paur Subbag Humas Polres Dompu, Aiptu Hujaifah.

Ia melanjutkan, setelah menerima surat dari Kejaksaan, pihaknya menindaklanjuti dengan serah tahap dua.

“Setelah menerima surat P21, kemarin melakukan serah tahap dua senin (18/01/21) pukul 11.00 WITA,” tambahnya.

Baca Juga :  Tim Gabungan Bongkar Arena Judi Sabung Ayam Perbatasan Bulukumba - Bantaeng

Peristiwa itu terjadi kala korban tidur dengan pulas di rumahnya, RD yang saat ada bersama korban di atas rumah menyetubuhi korban sehingga pingsan. Karena merasa takut aksi bejatnya ketahuan dan membuat alibi, RD membakar tikar dan gorden sampai terbakarnya satu rumah tersebut bersama Korban.

Namun aksi licik RD tersebut,cepat terungkap oleh aparat kepolisian sektor Woja dan Satuan Reskrim polres Dompu, sehingga kini ia tengah menjalani proses hukum atas perbuatannya.

Atas perbuatannya , RD dijerat dengan Pasal 76 d jo pasal 81 ayat 1 jo 76 e jo 82 ayat 1 UU RI No. 35 th 2014 tentang perubahan atas undang-undang RI No. 23 th 2002 tentang perlindungan anak.
jo pasal 1 ke 1 ayat 1, jo pasal 1 ke 3 ayat 1 peraturan pemerintah pengganti undang-undang RI No. 11 th 2006 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 th 2002 tentang perlindungan anak jo UU RI No. 17 th 2016 ttg penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 2016 ttg perubahan kedua UU RI no 23 th 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang.

Baca Juga :  Usai Dilantik, Adnan-Kio Ziarah ke Makam Ichsan Yasin Limpo

Dengan ancaman pidana paling singkat 5 tahun dan 15 tahun paling lama dan Pasal 187 jo 338 ayat KUHP dengan ancaman 20 tahun penjara.