11 Daerah di Sulsel Masuk Daftar Risiko Politisasi APBD Pilkada 2020

Rakorwasda Provinsi di Hotel Four Poin Makassar.

BERITA.NEWS, Makassar – Inspektorat Jenderal (Irjen) Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) Tumpak Haposan Simanjuntak menyebutkan sejumlah daerah di Sulsel yang melakukan Pilkada serentak masuk daftar risiko politisasi APBD 2020.

Haposan mengatakan ada peta daerah risiko terjadi politisasi anggaran tersebut di 12 kabupaten dan kota se-Sulsel yang melakukan Pilkada serentak 9 Desember mendatang. 11 diantarnya masuk daerah kuning dan 1 hijau.

Hal itu ia beberkan dalam sambutannya di Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) Provinsi Sulawesi Selatan dihadiri Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, Bupati dan Walikota di Hotel Four Poinn Makassar, Kamis (12/11/2020).

Baca Juga :  Ketua LPM Kelurahan Baru Ungkap Kebiasaan Appi Sekeluarga, Senang Bantu Warga dan Tetangga

“Ada kabupaten yang berwarna kuning risikonya sedang ada hijau risikonya rendah. Ada beberapa tabel dibuat tim mudah-mudahan kuning ini hijau semua,” ucapnya.

Dari data Inspektorat Jenderal Kemendagri daerah kuning risiko politisasi APBD di Pilkada 2020. Yakni, Kabupaten Barru, Bulukumba, Gowa, Luwu Timur (Lutim), Luwu Utara (Lutra), Pangkep, Selayar, Soppeng, Tator, Torut dan Makassar. Daerah hijau hanya Kabupaten Maros.

Sementara itu, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah (NA) mengingatkan penggunaan anggaran negara atau APBD tersebut harus betul-betul dimanfaatkan profesional untuk masyarakat.

Baca Juga :  Top! Appi-Rahman Pede Gratiskan Pajak, Ternyata Sudah Ada Hitung-hitungannya

“Presiden sudah buat rambu-rambu supaya pengelolaan keuangan ini dilakukan secara efektif dan efisien. Termasuk para bupati dan walikota diingatkan bekerja profesional anggaran negara APBD ini uangnya rakyat satu rupiah ini harus bermanfaat,” pungkasnya.

– ANDI KHAERUL