Kebijakan Pj Walikota Makassar Soal Insentif RT/RW Dinilai Cacat Hukum

Peneliti Senior PUKAT UPA Bastian Lubis. (BERITA.NEWS/Andi Khaerul)

BERITA.NEWS, Makassar – Kebijakan Pj Walikota Makassar lewat Peraturan Walikota (Perwali) baru nomor 57 tahun 2020 soal insentif para RT/RW mengganti Perwali nomor 3 tahun 2020 dinilai tidak sesuai prosedur dan cacat hukum.

Peneliti Senior Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Universitas Patria Artha (UPA) Bastian Lubis mengatakan kebijakan baru Perwali 57 tentang pemberian insentif yang tidak ada indikator penilaian kinerja, sama halnya membagikan uang secara cuma-cuma.

Bastian mengatakan ada 6 point yang dilanggar oleh Perwali 57 tersebut. Salah satunya, UU 17/2003 tentang keuangan negara pasal 19 ayat 2. Rencana kerja SKPD disusun dengan pendekatan berdasarkan kinerja yang akan dicapai.

“Kedua, landasan hukum no 11, yaitu PP 73 tahun 2005 tentang kelurahan sudah tidak berlaku, ketiga landasan hukum No 14, yaitu Permendagri No 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakat desa dan lembaga ada desa tidak berlaku untuk kota,” sebutnya, Selasa (10/11/2020).

Baca Juga :  Warga Inginkan Pemimpin Baru, Erwin Aksa: Survei Internal, Appi-Rahman Sudah Crossing Lewati Adama

Poin selanjutnya, keempat, bertentangan dengan Peraturan Daerah Kota Makassar No 41 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Daerah Kota
Makassar.

“Kelima, Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Permendagri No. 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Keenam Ditandatangani oleh walikota yang berstatus Pj walikota,” tuturnya.

Melihat hal tersebut, Bastian menegaskan Perwali 57 tahun 2020 itu sudah cacat secara material. Ia juga menilai, kebijakan ini akan menjebak para ketua RT/RW yang menerima insentif Rp 1 juta per orang, tanpa ada indikator kinerja.

“Peraturan Pj Walikota nomor 57 tahun 2020 harus dicabut atau dibatalkan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, Perwali ini juga tidak bisa jadi dasar pembayaran insentif RT/RW karena tidak sesuai Perda Nomor 2 tahun 2019 di APBD Pemkot Makassar,” tegas pengamat keuangan negara tersebut.

Baca Juga :  Di Tangan Appi-Rahman, Sungai Tello Jadi Wajah Baru Makassar

Diketahui, dalam Perwali lama nomor 3 tahun 2020 soal insentif per bulan RT/RW jelas mengatur semua indikator penilaian dan kinerja. Seperti, LONGGAR (Lorong Garden), MTR (Makassarta’ Tidak Rantasa), Bank Sampah, Retribusi Sampah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Sombere, Smart Card, Buku Administrasi RT dan RW, Control Sosial Activity.

Sementara dalam Perwali baru yang atur insentif ketua RT/RW yang berisi 4 Bab dan 6 Pasal, tidak mengatur indikator penilaian kinerja langsung diberikan insentif sebesar Rp 1 juta.

– ANDI KHAERUL