WHO Siapkan Skema Asuransi Vaksin untuk Negara Miskin

Anak-anak pengungsi Suriah bermain bersama, saat Lebanon memperpanjang masa karantina untuk menekan penyebaran penularan virus corona (COVID-19) di kamp pengungsian Suriah di lembah Bekaa, Lebanon, Kamis (7/5/2020). Gambar diambil 7 Mei 2020. ANTARA FOTO/REUTERS/Ali Hashisho/AWW/djo

BERITA.NEWS, Brussels – Skema vaksin yang dipimpin bersama oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sedang menyiapkan dana kompensasi untuk warga di negara-negara miskin yang mungkin menderita efek samping dari vaksin COVID-19.

Mekanisme tersebut dimaksudkan untuk menghindari pengulangan penundaan vaksinasi yang dialami satu dekade lalu selama pandemi flu babi H1N1, ketika penyuntikan diperlambat di puluhan negara berpenghasilan rendah karena tidak ada kewajiban yang jelas.

Skema ini disiapkan oleh promotor fasilitas vaksin COVAX, yang dipimpin bersama oleh WHO dan aliansi vaksin global GAVI, menurut dokumen COVAX yang diterbitkan pada hari Kamis (29/10). COVAX bertujuan untuk mendistribusikan setidaknya 2 miliar suntikan vaksin di seluruh dunia pada akhir tahun depan.

Baca Juga :  India Catat 44.000 Lebih Kasus Tambahan COVID-19

Skema ini dapat membayar tagihan untuk 92 negara berpenghasilan rendah, sebagian besar di Afrika dan Asia Tenggara, yang berarti pemerintah mereka akan dikenai sedikit atau tanpa biaya dari klaim yang diajukan oleh pasien, jika terjadi kesalahan yang tidak terduga setelah vaksin yang didistribusikan COVAX disuntikkan.

Namun lusinan negara berpenghasilan menengah, seperti Afrika Selatan, Lebanon, Gabon, Iran, dan sebagian besar negara Amerika Latin, tidak akan ditawari perlindungan ini.

Baca Juga :  Kasus COVID-19 di AS Capai 12 Juta saat Liburan "Thanksgiving"

“Fasilitas COVAX sedang mengembangkan sistem untuk memberikan kompensasi kepada orang-orang di salah satu dari 92 negara yang menderita kejadian buruk yang serius yang tak teduga terkait dengan vaksin tersebut,” kata COVAX.

Tidak jelas kriteria apa yang digunakan untuk memilih 92 negara itu.

  • Reuters/ANTARA