Temui Serikat Buruh, Gubernur Sulsel Sebutkan Sisi Baik UU Cipta Kerja

Gubernur Sulsel saat terima serikat pekerja dan buruh di ruang Rapim.

BERITA.NEWS, Makassar – Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah (NA) menilai hadirnya Omnibus Law Undang-undang (UU) Cipta Kerja ada sisi baik dan negatifnya. Sehingga muncul pro dan kontra di masyarakat khusunya buruh dan mahasiswa.

NA mengatakan hal pertama yang bisa dilihat dari UU tersebut. Yakni, untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) mendapatkan izin secara gratis. Kedua, pendirian Perseroan Terbatas (PT) tidak diwajibkan lagi menyetor sejumlah uang sebelum diberikan izin.

Selanjutnya, ketiga pendirian koperasi juga mendapat kemudahan, tidak diwajibkan lagi untuk memiliki anggota banyak sebagai syarat untuk diberikan izin membangun koperasi.

“Apa sisi baiknya omnibuslaw ini? UMKM ini kita bisa buat digratiskan izin-izin. Kedua, membangun PT tidak lagi harus wajib menyetor Rp 100 juta, membuat koperasi anggotanya juga tidak terlalu banyak,” ucapnya, Senin (12/10/2020).

Baca Juga :  Wagub Sulsel Serahkan Bantuan Rp 300 Juta dari PLN untuk 75 Ribu Anak Yatim dan Dhuafa

Lebih lanjut, NA menyampaikan bagi serikat pekerja dapat perlindungan khusus soal pesangon. Sebelum Omnibus Law perusahaan yang tidak membayar pesangon pekerja hanya sanksi perdata, saat ini langsung kena pidana.

“Harus teman-teman serikat tahu, kalau dulu pesangon tidak dibayarkan oleh perusahaan itu adalah undang-undang perdata, tapi dengan undang-undang Omnibuslaw ini pesangon nggak dibayar pidana. Itukan menguatkan,” urainya.

Meski begitu, ada beberapa hal juga yang dianggap negatif dan dikoreksi beberapa pihak. Pengurangan pesangon PHK dari 32 kali gaji dipangkas 25 kali gaji untuk mengurangi beban perusahaan.

Baca Juga :  Proyek Pedestarian Jalan Metro Tanjung Masuki Tahap Konstruksi, Dianggarkan Rp 127 M

“Pesangon memang ini juga tentu harus kita pahami, bahwa yang tadinya di-PHK diberikan 32 kali gaji, terus turun menjadi 25, itu untuk meringankan beban pengusaha. Tetapi sisanya itu kewajiban negara untuk menambahkan lewat asuransi. Jadi ini sebenarnya kita ingin petik lahirnya omnibus law ini cipta lapangan kerja memang tentu tidak semuanya bisa kita akomodir,” tutupnya.

. ANDI KHAERUL

loading...