Terkait Demo UU Cipta Kerja, Saran Kompolnas: Jangan Kedepankan Emosional

Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Pudji Hartanto dan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sujana saat menjenguk korban aksi demo UU Cipta Kerja yang dirawat di rumah sakit, Sabtu (10/10/2020) pagi. ()

BERITA.NEWS, Jakarta – Semua pihak harus bisa menahan diri menyikapi Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Pasalnya, sikap yang berlebihan justru dapat menimbulkan kerugian.

Hal itu ditegaskan oleh Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Pudji Hartanto, dalam keterangan resminya, Sabtu (10/10/2020), menanggapi aksi demo menolak UU Cipta Kerja yang berakhir ricuh di sejumlah daerah.

“Kita berharap semua bisa menahan diri dan tidak mengedepankan emosional yang berujung semua peraturan dilanggar khususnya kepada para pengunjuk rasa dan juga anggota Polri,” kata Pudji Hartanto.

Dijelaskannya, kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum memang dibenarkan, hal itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Asalkan dilakukan dengan benar dan tidak melanggar peraturan yang lain.

Apalagi kata dia, di tengah kondisi pandemi Covid-19, seharusnya lebih baik jika mengambil langkah konstitusi dengan menempuh judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Lebih elegan dan tepat bila disampaikan melalui Mahkamah Konstitusi, bukan dengan unjuk rasa anarkis dan atau merusak fasilitas umum yang merugikan secara materil dan immateril,” jelasnya.

Menurut Pudji, pihak kepolisian juga harus mengambil langkah ekstra dalam mengantisipasi aksi unjuk rasa dengan melakukkan tindakan preemtif dan preventif secara aktif, dengan melakukan pendekatan dialogis, serta penguatan deteksi dini yang dapat dilakukkan fungsi intelkam.

“Melakukan sosialisasi secara masif agar mencegah tidak terulang lagi adanya unjuk rasa yang anarkis di mana terindikasi pelaku pengunjuk rasa ada anak di bawah umur/siswa dan ironisnya mereka tidak tahu maksud tujuan unjuk rasa yang dimaksud dan hanya ikut-ikutan itu berbahaya,” ujar Pudji.

Yang tidak kalah penting, tegas Pudji, polisi harus segera melakukan penyelidikan dan mengambil langkah hukum yang tegas serta objektif dalam mengungkap kemungkinan adanya aktor intelektual sebagai penggerak.

Dikatakannya, Kompolnas berharap anggota Polri setiap melakukan pengamanan unjuk rasa berpedoman pada Peraturan Kapolri yang berlaku. Pudji juga berharap pimpinan kesatuan hadir di lapangan untuk mengendalikan langsung anggotanya.

“Paling tidak saat di lapangan anggota semua bisa menahan diri tidak emosional dan lakukan dengan tindakan yang humanis,” jelasnya.

Pudji Hartanto bersama Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sujana sempat mendatangi RS Polri Keramat Jati Jakarta Timur pada Sabtu (10/10/2020) pagi, guna melihat kondisi korban luka akibat unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja yang berujung rusuh di Jakarta pada dua hari lalu.

Salah satu korban yang dikunjungi adalah anggota Brimob yang mengalami luka akibat lemparan batu saat bertugas mengamankan unjuk rasa yang berakhir rusuh pada Kamis (8/10/2020) lalu.

. MAULANA KARIM

loading...