Sarbumusi Ajukan Peninjauan Ulang UU Cipta Kerja ke MK

Ilustrasi - Sejumlah elemen mahasiswa dan buruh melakukan unjuk rasa menolak pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi UU di Alun-alun Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, Rabu (7-10-2020). ANTARA FOTO/Idhad Zakaria/foc.

BERITA.NEWS, Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) mengupayakan peninjauan ulang (judicial review) Undang-undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi.

“Akan melakukan gerakan konstitusional dengan mengajukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi,” kata Presiden Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia Syaiful Bahri Anshori dalam rilisnya yang diterima di Jakarta, Sabtu (10/10/2020).

Menurut dia, Sarikat Buruh Muslimin Indonesia mengambil langkah tersebut setelah melakukan kajian yang mendalam serta melakukan serangkaian diskusi dengan berbagai pihak.

Baca Juga :  Jokowi Lantik 12 Duta Besar untuk Negara Sahabat, Ini Daftarnya

“Serangkaian diskusi dengan berbagai ahli dari berbagai disiplin ilmu dan bidang, baik yang pro maupun kontra terhadap RUU ini,” kata Syaiful Bahri Anshori.

Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia secara umum menilai RUU Cipta Kerja terlalu prematur dibahas dan disahkan menjadi undang-undang.

Syaiful melanjutkan Konfederasi Sarbumusi menolak Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan. Kendati demikian, tetap akan melakukan gerakan-gerakan yang bersifat konstitusional.

Ia menginstruksikan kepada seluruh basis mereka, baik tingkat pengurus wilayah (DPW), pengurus cabang (DPC), dan federasi untuk menyuarakan sikap organisasi dengan cara dan bentuk yang disesuaikan dengan kondisi di masing-masing tingkat kepengurusan.

Baca Juga :  Lepas Dirjen, Achmad Yurianto Jadi Calon Dewas BPJS Kesehatan

“Kami selalu memegang prinsip-prinsip perjuangan buruh dan kemaslahatan masyarakat banyak,” ujar Syaiful.

. ANTARA

loading...