Terkait UU Cipta Kerja, Gubernur NA: Kita Tunggu Arahan Pusat

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah.

BERITA.NEWS, Makassar – Massa aksi gugat Undang-undang (UU) Omnibus Law kembali melakukan demonstrasi. Mereka turun ke jalan. Akibatnya, sejumlah jalan protokol di Kota Makassar dipenuhi aksi massa, Rabu (7/10/2020).

Hingga sore ini, massa dari berbagai elemen buruh dan mahasiswa masih terus menyuarakan mosi tidak percaya dan kekecewaannya kepada lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang telah mengesahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

Ditetapkannya RUU Omnibus Law Cipta Kerja tersebut menjadi UU. Otomatis Pemerintah Provinsi hingga Kabupaten dan Kota mengikut aturan yang disahkan pemerintah pusat tersebut.

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah (NA) saat ditanya mengenai UU Omnibus Law Cipta Kerja dan aksi penolakan yang disuarakan massa aksi di Makassar pun enggan berbicara.

“Tidak usah saya komentar itu,” kata Nurdin usai membuka acara Creative Festival Anging Mammiri 2020, di Phinisi Ballroom Hotel Claro Makassar, Rabu (7/10/2020).

Meski begitu, Nurdin mengaku akan menunggu arahan ataupun kebijakan dari pusat (presiden RI Joko Widodo) terkait pemberlakuan UU Omnibus Law Cipta Kerja.

Baca Juga :  Pemprov Sulsel Mulai Bongkar Mattoanging, Nurdin: Akan Dilengkapi Museum

“Kita tunggu arahan saja dari pusat (Presiden Joko Widodo),” ucap NA.

Berikut Poin-poin yang menjadi sorotan di RUU Omnibus Law Cipta Kerja:

1. Penghapusan Upah Minimum
Penghapusan upah minimum kota/kabupaten (UMK) dan diganti dengan upah minimum provinsi (UMP). Penghapusan itu dinilai membuat upah pekerja lebih rendah.

2. Jam Waktu Kerja.
Batasan waktu kerja dalam Pasal 77 ayat (2) UU Cipta Kerja masih dikecualikan untuk sektor tertentu. Detail skema masa kerja dan sektor tertentu yang dimaksud akan dijabarkan lebih lanjut melalui peraturan pemerintah (PP).

3. Kontrak seumur hidup hingga Rentan PHK. Dalam Pasal 59 ayat 1 huruf b disebutkan bahwa pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Pergantian batas waktu pekerjaan yang penyelesaiannya “tiga tahun” sebagai salah satu kriteria perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) menjadi “tidak terlalu lama” bisa menyebabkan pengusaha leluasa menafsirkan frasa tersebut.

Baca Juga :  Gubernur Sulsel Serahkan 300 Buku ke Perpustakaan Desa Sorowako

Berdasarkan Pasal 59 ayat 4, pengaturan mengenai perpanjangan PKWT dialihkan untuk diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP).

4. Pemotongan Waktu Istirahat.
Pada Pasal 79 ayat 2 poin b dikatakan waktu istirahat mingguan adalah satu hari untuk enam hari kerja dalam satu minggu.

Selain itu, dalam ayat 5, RUU ini juga menghapus cuti panjang dua bulan per enam tahun. Cuti panjang disebut akan diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

5. Mempermudah Perekrutan TKA
Pasal 42 tentang kemudahan izin bagi tenaga kerja asing (TKA) merupakan salah satu pasal yang paling ditentang serikat pekerja.

Pasal tersebut akan mengamandemen Pasal 42 UU Ketenagakerjaan Tahun 2003 yang mewajibkan TKA mendapat izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk.

. ANDI KHAERUL

loading...