Terima Komisi VIII DPR RI, Wagub Sulsel Sarankan Ini di RUU Penanggulangan Bencana

Wagub Sulsel Andi Sudirman saat terima rombongan Komisi VIII DPR RI.

BERITA.NEWS, Makassar – Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR RI bidang Agama dan Sosial melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel). Kunjungan ini terkait RUU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

Di hadapan rombongan Komisi VIII DPR RI tersebut, Wagub Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan beberapa kasus bencana alam di Sulsel. Seperti, bencana banjir bandang di Luwu Utara (Lutra) yang dampaknya ada 14 ribu warga yang terpaksa mengungsi.

“Bencana di Kabupaten Jeneponto longsor dan menimbung rumah, dan Kabupaten Bantaeng terjadi banjir dan merusak infrastruktur. Di Luwu Utara kita buat hunian tetap (huntap) dan hunian sementara (huntara),” ujarnya.

Menurutnya, bencana alam tidak bisa diprediksi. Namun harus diwaspadai dengan mitigasi bencana. Olehnya itu, RUU penanggulangan bencana itu diharapkan bisa memberikan jawaban. Apalagi, ditengah wabah pandemi Covid-19 atau Corona Virus.

“Mengatur kriteria penerapan status darurat bencana alam dan non alam; kajian, Edukasi/Simulasi Fire drill Kebencanaan, Pencegahan, Mitigasi, Penanganan/Pemulihan, Alokasi/Realokasi anggaran, Pengadaan Barang dan Jasa, Perbendaharaan dll; SOP, Satgas dan Matrix Tupoksi dan Timeline; serta Inventaris dan sarana pendukung,” paparnya.

“Kita harap nantinya untuk masalah refocusing, jika terjadi bencana, maka Pemerintah bisa lakukan refocusing APBN/APBD jika dibutuhkan dan BTT (Bantuan tidak terduga) tidak mencukupi, bisa melakukan refocusing tanpa persetujuan DPR lagi,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ihsan Yunus menyampaikan, bahwa kunjungannya kali ini untuk mendengarkan masukan-masukan dari OPD, serta lembaga-lembaga dan Civitas Akademika untuk RUU Penanggulangan Bencana.

“Ini penting diubah (revisi UU Nomor 24/2007), untuk disesuaikan dengan kondisi terkini. Seperti bencana non alam seperti pandemi covid-19, belum ada landasan hukumnya,” jelasnya.

. ANDI KHAERUL

loading...