Sengketa Mata Air di Botto Sajang, ini Penjelasan Ridwan Pemilik Lahan

Lokasi Ridwan yang dipagari, dan saat ini BPN sedang melakukan pengukuran tanah. (DOK BERITA.NEWS)

 

BERITA.NEWS, Barru – Perihal sengketa mata air di Dusun Bunnue, Desa Kading, tepatnya mata air Gunung Botto Sajang, yang kini menjadi perbincangan hangat di Dusun Bunnue, Desa Kading, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, permasalahan lahan ini berawal sejak Juni 2020. Tiba-tiba, ada satu sekelompok masyarakat yang mempermasalahkan mata air tersebut.

“Selama 6 tahun masyarakat Dusun Bunnue mengambil air tersebut, tidak pernah ada masalah, dugaan saya ini hanya masalah persaingan usaha pak, karena mungkin saja, usahaku yang mau dimatikan pak,” kata Ridwan, Kamis (1/10/2020)

Selain itu, diketahui hasil pantuan berita.news di lokasi bahwa ada tiga bak penampungan dan ada juga yang langsung pake pipa ke mata air sebanyak tiga kelompok, jadi jumlah total ada enam kelompok di Dusun Bunnue.

Akibat permasalahan tersebut, sehingga harus melalui proses mediasi dengan beberapa tokoh masyarakat bahkan sampai dihadiri langsung oleh Ketua DPRD Barru.

Dalam pertemuan tersebut pun di lokasi, Ridwan pun sepakat untuk membuat kesepakatan bersama.

Namun sayangnya, keesokan harinya, menurut Ridwan saat hendak penandatangan kesepakatan bersama di tempat usaha kayunya, yang tertera di surat kesepakatan bersama tersebut berbeda dengan hasil kesepakatan di lokasi sehari sebelumnya.

Baca Juga :  Komitmen TSY-AM, Semua Warga Bulukumba Bakal Punya BPJS

“Seandainya bunyi surat sesuai dengan hasil keputusan bersama di lokasi, tapi bunyi surat yang ada di tempat usaha saya, pasti saya akan tanda tangani itu surat kesempakatan bersama,” cetus Ridwan.

Menurut Ridwan, Surat Kesepakatan Bersama yang disajikan oleh pihak pemerintah desa sangatlah tidak sesuai dengan hasil pembicaraan awal atau hasil keputusan bersama di lokasi.

“Yang jadi pertimbangan saya di poin ke 6, disitu tertulis bahwa bersedia menyerahkan ke pihak desa untuk mengatur batas-batas tanahnya. Sedangkan saya ini yang punya sertifikat yang dikeluarkan oleh Pertanahan Kabupaten Barru,” ungkap Ridwan.

Surat Kesepakatan Bersama yang disajikan pemerintah desa setempat (DOK BERITA.NEWS)

Surat Kesepakatan Bersama yang disajikan pemerintah setempat, lanjut Ridwan, tidak ada kesepakatan seperti itu, cuman membahas masalah aliran air yang harus turun ke penampungan masyarakat (bak), dan tidak ada yang membahas atau mempermasalahkan masalah batas-batas tanah miliknya.

Ridwan juga berharap semoga dengan ia membuat laporan polisi ke Polres Barru perihal dugaan kasus penyerobotan tanah miliknya yang dipagari oleh sekelompok masyarakat setempat, pemerintah desa dan sekelompok masyarakat di Desa Bunnue memahami bahwa mata air tersebut berada di lokasi tanah miliknya yang beralas hak sertifikat.

Sementara itu, Kepala Desa Bunnue, Akmal yang dikonfirmasi membenarkan perihal mata air yang berada di dalam lokasi milik Ridwan yang beralas hak sertifikat.

Baca Juga :  Pemkab Luwu Gelar Webinar Mitigasi Resiko Permasalahan Hukum dalam Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

“Memang betul, cuman sebelum dengan sesudah panjang ceritanya,” kata Akmal

Selain itu, Kades Bunnue Akmal yang dikonfirmasi perihal alasan nya yang tidak memberikan perpanjangan izin usaha galon Ridwan. Sedangkan, pengusaha Rahmat (Bagas Tirta) ia berikan tanda tangan untuk diajukan ke Dinas Perizinan Kabupaten Barru.

“Untuk izin usahanya Rahmat (Bagas Tirta) sejak saya menjadi kepala desa tidak ada masyarakat yang mengeluh karena pipa yang dipakai Rahmat berkelompok setiap masyarakat yang membutuhkan air langsung juga diberikan mobil untuk digunakan mengambil air di desa tetangga,” kata Ridwan.

Terpisah, Kasat Reskrim AKP Alimuddin yang dikonfirmasi terkait kasus laporan penyerobotan lahan milik Ridwan mengatakan bahwa untuk saat ini pihaknya masih melakukan pemeriksaan saksi-saksi yang diduga melakukan pemagaran di lokasi Ridwan.

“Untuk saat ini kami masih melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan mengumpulkan alat bukti terkait dengan dugaan perbuatan melawan hukum (penyerobotan) yang terjadi di atas lahan bersertifikat milik pelapor,” ungkap AKP Alimuddin.

 

loading...