Hari ini, Penegakan Perwali 31 di Kota Parepare Mulai Berlaku

BERITA.NEWS, Parepare – Hari pertama pelaksanaan penegakan peraturan wali kota (Perwali) nomor 31 tahun 2020 di kota parepare, ditemukan kurang lebih tujuh orang yang kedapatan melanggar tidak menggunakan masker.

Pelaksanaan penegakan perwali tersebut di laksanakan oleh tim gugus tugas penanganan covid-19 Kota Parepare dan didampingin oleh TNI dan Polri serta pemerintah kota (pemkot).

Camat Ujung Kota Parepare, Andi Ulfa mengungkapkan bahwa di hari pertama penegakan perwali nomor 31 tahun 2020. Masyarakat kota parepare sudah mulai sadar akan pentingnya penggunaan masker.

“alhamdulillah, hari pertama penegakan perda nomor 31 tahun 2020. Kami menemukan jumlah pelanggar sebanyak tujuh orang yang berarti masyarakat kota parepare telah sadar akan pentingnya penggunaan masker dalam memutus mata rantai penyebaran covid-19,” ungkap ulfa, Kamis (24/09).

Ulfa mengatakan, perwali yang dilaksanakan oleh pihaknya tersebut telah disosialisasikan kepada masyarakat selama kurun waktu satu bulan lamanya.

“Perwali nomor 31 tahun 2020 yang kami lakukan penegakan hari ini telah kami sosialisasikan selama kurun waktu satu bulan kepada masyarakat kota parepare,” ujarnya.

Baca Juga :  Massa Pendukung Danny-Fatma Menyemut di Polrestabes, Legislator PPP: Sudah Bukan Jamannya Cara Premanisme

Diketahui, Perwali nomor 31 tahun 2020 memiliki sanksi sebagai berikut :

Pasal 9

(1) Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenakan sanksi.

(2) Sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :

  1. Bagi perorangan:
    1. denda administraf sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu
    rupiah) per pelanggaran.
  2. Dalam hal denda administratif sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) tidak dapat dipenuhi, maka diganti denga kerja sosial selama 3 (tiga) jam pada tempat yang
    ditentukan oleh Gugus Tugas.
  3. Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum :
  4. Teguran lisan atau teguran tertulis;
  5. Dalam hal 3 (tiga) hari setelah teguran lisan atau tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) telah diberikan tetapi tidak diindahkan, maka akan dikenakan denda administratif sebagai berikut:
  6. a) transportasi Umum sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
  7. b) pedagang kaki lima/lapak jajanan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  8. c) apotek dan toko obat dikenakan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  9. d) perkantoran/tempat kerja, usaha dan industri sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
    e) teriminal dan pelabuhan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  10. f) swalayan, retail modern, dan toko sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  11. g) pasar tradisional sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  12. h) warung makan, rumah makan, cafe dan restoran sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  13. i) tempat wisata sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  14. j) fasilitas pelayanan kesehatan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  15. k) area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
    l) perhotelan/penginapan lain yang sejenis dikenakan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
  16. Penghentian sementara operasional usaha/kegiatan; dan
    4. Pencabutan izin usaha/kegiatan.
Baca Juga :  Hujan-hujanan, Warga Pangkep Antusias Sambut Anir-Lutfi

Wahyu Ady Saputra

loading...