BERITA.NEWS, Makassar – Wakil Gubernur (Wagub) Sulsel Andi Sudirman Sulaiman tegas minta Bappelitbangda dan BKAD kontrol setiap program dan pengelolaan keuangan hadirkan akuntabilitas pemerintah. Sabtu (19/9/2020).

Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan, Pemprov Sulsel terus lakukan perbaikan serta mengikuti arahan Kementerian PAN-RB. Terlebih pihaknya komitmen dengan hadirkan program reformasi birokrasi yakni ‘Sulsel Bersih Melayani’.

Lebih jauh, ia menjelaskan beberapa telah ditindaklanjuti hasil evaluasi RB dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Tahun 2019, ada dua OPD Lingkup Pemprov Sulsel yang meraih predikat A.

“Ada peningkatan (SAKIP). Dua OPD di Provinsi dapat nilai A, yaitu BKAD dan Dinas Kelautan dan Perikanan. Kepala Dinasnya mau berbagi, saling bertukar pikiran, sharing dengan OPD lainnya,” ucapnya.

Dirinya berharap, TPP juga masuk dalam faktor penilaian SAKIP, disesuaikan dengan beban kerja dan resiko kerja, sehingga dilakukan penilaian kinerja ASN.

“Kami bersama Bapak Gubernur, semua program atau planning dan keuangan atau costing ada kontrolnya. Program kontrolnya semua di Bappelitbangda dan keuangan kontrolnya di BKAD,” jelasnya.

Menurutnya, metode Work Breakdown Structure (WBS) atau struktur dalam perencanaan suatu pembangunan sangat penting. Bisa digunakan untuk melakukan breakdown atau pecahkan tiap proses pekerjaan menjadi lebih detail.

“WBS harus dibuat oleh Bappelitbangda yang membuat program untuk sasaran, Money Follow The Program. Bappelitbangda juga merupakan remote semua kasubag program OPD, sehingga pengendali program ada di Bappelitbangda. Sementara OPD lain adalah teknis pelaksana dan pemberi input dalam program,” terangnya.

Andi Khaerul