Cara Bupati Gowa Lantik Pejabat Jelang Pilkada Tanpa Melanggar

Bupati Gowa saat melantik pejabat dengan jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas. (Foto: berita.news/ist).

BERITA.NEWS, Gowa – Bupati Gowa, Sulawesi Selatan, Adnan Purichta Ichsan melantik 14 pejabat eselon II dan eselon III tanpa melanggar aturan. Dimana dalam aturan Undang-undang nomor 10 tahun 2016 ditekankan bahwa seorang kepala daerah dilarang melakukan mutasi jabatan enam bulan sebelum penetapan pasangan calon yang hendak maju di Pilkada.

Adnan bahkan yang juga akan maju pada Pilkada 9 Desember 2020 mendatang tetap melakukan pelantikan pejabat. Namun Bawaslu Gowa tidak menemukan pelanggaran dalam kebijakan itu. Hal ini diungkapkan Ketua Bawaslu Kabupaten Gowa, Samsuar Saleh sebab Adnan mengantongi rekomendasi tertulis dari Kemendagri.

“Jadi pelantikan itu sudah sesuai dengan aturan dan telah mengantongi rekomendasi dari kemendagri pertanggal 28 Agustus,” kata Samsuar, Rabu (2/9/2020).

Baca Juga :  Demo Dugaan Korupsi Bupati Barru, Germak Janji Turunkan Massa Lebih Banyak Lagi

Dia menyebutkan, pihaknya sudah menerima fotocopy rekomendasi dari Kemendagri. Dokumen itu diserahkan langsung melalui Kepala BKPSDM Kab Gowa, Muh Basir.

“Kami telah menerima soft copy rekomemdasi Kemendagri sehari setelah pelantikan dengan penjelasan dari BKPSDM untuk menjaga kerahasiaan nama-nama sebelum pelantikan kemarin,” tambahnya.

Sementara itu Pakar Hukum Unhas, Aminuddin Ilmar yang diminta tanggapannya, menyebut hal itu tidak jadi masalah, mengingat Pemkab Gowa mengantongi izin dari Kemendagri meskipun tidak memasuki syarat enam bulan sebelum pilkada.

“Ini tidak ada masalah karena sesuai prosedur dan tata cara. Jadi tidak ada yang harus dipersoalkan, kecuali kalau tidak ada persetujuan baru menjadi masalah,” kata Prof Ilmar.

Baca Juga :  Jateng Gelar Operasi Yustisi Penegakan Protokol Kesehatan

Lebih jauh dia mengatakan Kemendagri tidak akan serta merta mengeluarkan izin. Namun dengan berbagai pertimbangan. Hal itu tercermin dari beberapa tahap verifikasi, sehingga rekomendasi tersebut dipastikan telah dikaji oleh pihak kementerian.

“Kemendagri juga tidak akan memberikan sembarangan izin dan pastinya sudah dikaji dan dipertimbangkan,” tambahnya.

Putri

loading...