Gubernur Sulsel Sebut Proyek Kereta Api Terkendala Anggaran Pembebasan Lahan

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah.

BERITA.NEWS, Makassar – Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah (NA) melaporkan progres pembangunan jalur kereta api (KA) ke Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi melalui video conference, Jumat (10/7/2020).

NA mengatakan berbagai pihak di Sulsel telah bekerjasama dan berusaha maksimal menyelesaikan persoalan lahan pembangunan jalur kereta api Makassar-Parepare tersebut.

“Kita dan teman-teman yang di Sulsel sudah bekerja secara maksimal Pak Menteri, dan upaya-upaya yang telah kami lakukan juga telah kami laporkan pada pertemuan Pak Menteri di Jakarta pada 29 Juni 2020 yang lalu,” ucapnya.

Menurutnya, permasalahan utama yang menghambat kelanjutan perkeretaapian di Sulsel adalah masalah anggaran, khususnya dengan pembebasan lahan. Salah satunya di Kabupaten Pangkep.

Baca Juga :  Sambangi Warga Pulau Lanjukang dan Langkai, Ini 'Janji-janji' Gubernur NA

“Saya meyakini kalau kita duduk bersama termasuk Elman (lembaga pembiayaan), saya kira bisa cepat. Kanwil Pertanahan ini, Pak Bambang saya kira kerjanya cepat dan Pak Kajati juga demikian,” ujarnya.

Lebih lanjut, NA menuturkan Pemprov Sulsel telah mengeluarkan perpanjangan penetapan lokasi melalui Keputusan Gubernur Sulsel Nomor 1633/VII/Tahun 2020 tanggal 7 Juli 2020 Tentang Pembaruan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalur Kereta Api Makassar-Parepare Tahap III.

“Saya yakin dengan tim work kita di Sulsel akan mendukung penuh, kami tidak menyelesaikan secara sendiri tetapi secara bersama,” ujarnya.

Adapun terkait progres pendanaan lahan alokasi Rp 1,150 triliun, tagihan Rp 129,63 miliar dan realisasi Rp 81,91 miliar untuk 494 bidang tanah, di Kabupaten Barru 135 bidang, Pangkep 279 bidang dan Maros 80 bidang dengan nilai nominal Rp 81,9 miliar.

Baca Juga :  Bandara Buntu Kunik Toraja Siap Layani Penerbangan Pesawat Jenis ATR-72

Selain itu, juga sudah terbit persetujuan dan menunggu jadwal pembayaran dengan jumlah 94 bidang dengan nilai Rp 11,15 miliar. Serta pada progres permohonan pembayaran sebanyak 343 bidang tanah.

  • ANDI KHAERUL
loading...