Grace Natalie

BERITA.NEWS, Jakarta – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) belum bisa berkomentar banyak ihwal usul Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menginginkan kenaikan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold menjadi 5%.

Usul kenaikan ambang batas parlemen merupakan rekomendasi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDIP. Kenaikan tersebut akan diperjuangkan melalui revisi Undang-undang Pemilu.

“Belum bisa komen mas,” kata Ketua Umum PSI, Grace Natalie saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (14/1/2020), dikutip dari Okezone.

Grace menuturkan, PSI belum bisa berkomentar lebih jauh soal usul itu lantaran ingin mengkaji terlebih dahulu untung rugi kenaikan ambang batas parlemen. “Kami kaji dulu apa untung ruginya,” terang dia.

Ambang batas parlemen atau parliamentary threshold adalah syarat yang mesti dipenuhi partai politik untuk meraih kursi di DPR. Partai yang tidak mampu meraih ambang batas, maka dipastikan tidak akan bisa duduk di Senayan.

Pada Pemilu 2019, ambang batas parlemen adalah 4%. Atas besaran batas ini, sejumlah parpol yang telah lolos verifikasi di KPU tidak bisa melenggang ke Senayan. Mereka antara lain PSI, Perindo, Hanura, Garuda, Berkarya, PBB dan PKPI.

Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto memerintahkan DPP partai dan fraksi DPR RI untuk memperjuangkan revisi UU Pemilu. Revisi tersebut bertujuan untuk mengembalikan pemilu menggunakan sistem proporsional tertutup, meningkatkan ambang batas parlemen sekurang-kurangnya 5%.

“Pemberlakuan ambang batas parlemen ini secara berjenjang. 5% untuk DPR RI, 4% DPRD provinsi, dan 3% DPRD kabupaten/kota,” ujar Hasto usai penutupan Rakernas I PDIP di JIEXpo Kemayoran, Jakarta Pusat.