BERITA.NEWS, Jakarta – Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta tak sepakat dengan aksi demonstrasi yang digelar kadernya Dewi Tanjung cs untuk menuntut tanggung jawab Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait banjir. PDIP menilai Anies perlu diberi kesempatan untuk menuntaskan janjinya.

“Kalau cara-cara yang dipakai seperti ini, saya tidak sepakat. Beri Gubernur sekarang kesempatan menyelesaikan janji-janji politiknya sampai 2022,” ujar Wakil Ketua F-PDIP DPRD DKI, Ima Mahdiah saat dihubungi, Senin (13/1/2020).

Ima mengatakan, setelah Anies menyelesaikan janjinya maka masyarakat dapat langsung menilai dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) berikutnya. Menurutnya, mekanisme yang dilakukan harus sesuai dengan aturan atau konstitusi.

“Setelah itu, baru akan dinilai kembali oleh masyarakat melalui mekanisme pemilukada. Saya kira mekanisme-mekanisme yang ditempuh harus sesuai konstitusi,” kata Ima.

Ima menuturkan, tugas masyarakat dan anggota dewan mestikan pembangunan Jakarta dapat bermanfaat bagi warga. Ima berharap, Anies dapat membuktikan kinerjanya selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

“Tugas masyarakat dan anggota dewan, untuk memastikan arah pembangunan Jakarta bisa dilaksanakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” tuturnya.

“Saya pribadi ingin Pak Anies membuktikan kinerjanya, karena sudah mau 3 tahun jadi Gubernur Jakarta. Contohnya banjir malah semakin parah, dibanding tahun-tahun sebelumnya,” sambungnya.

Kendati demikian, Ima sependapat dengan Dewi Tanjung yang menyebut Anies tak bisa mengatasi Banjir. Sebab, menurut Ima, banjir di Jakarta justru terlihat semakin parah.

“Memang jelas karena banjir makin parah, tapi saya dorong Pak Anies untuk buktikan kerja lebih baik di sisa 2 tahun terakhir,” ujar Ima, dikutip dari Detikcom.

Pernyataan Ima dari PDIP ini berbeda dengan sikap Golkar. Fraksi Golkar DPRD DKI menilai wajar adanya aksi demonstrasi menuntut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang disebut tidak mengatasi banjir. Sebab, menurut F-Golkar, selama ini memang tidak ada upaya penanggulangan banjir yang dilakukan Anies.

“Faktanya memang tidak ada upaya penanggulangan banjir yang dilakukan Anies selama 3 atau 4 bulan menjelang musim hujan atau banjir, yang ada trotoar aja sini dilebarin dan bikin macet. Itu Faktanya,” kata Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco saat dihubungi, Senin (13/1/2020).

Basri menilai wajar aksi demo tersebut. Namun dia berharap massa tak menuntut Anies mundur dari jabatannya. Sebab, saat ini diperlukan keseriusan menangani banjir dari Anies.

“Kalau menggugat wajar saja, kalau minta mundur sih tidak bijak dan belum tepat. Kita perlukan sekarang harus ada konsep besar penanggulangan banjir di DKI, harus ada keseriusan,” ujarnya.

“Makanya kita mau dorong, agar ada pansus banjir biar fokus dan serius,” sambung Basri.

Lagipula, kata Basri, mencari pengganti Anies tak semudah membalikkan telapak tangan. Menurut dia, yang terpenting saat ini adalah untuk bersama-sama mencari solusi penanganan banjir yang tepat.

“Kalau Anies diganti, mau diganti sama siapa? Terus apa lebih baik orang tersebut? Yang lebih penting sekarang malah carikan wagub yang kuat, dan bisa bantu Gubernur cari solusi banjir,” kata Basri, dikutip dari Detikcom.

Aksi demonstrasi rencananya akan digelar politikus PDIP Dewi Tanjung cs siang ini. Dewi Tanjung mengatakan massa dari berbagai elemen akan ikut dalam aksi di Balai Kota menuntut Anies mundur dari Gubernur DKI Jakarta karena banjir yang melanda Jakarta itu.

“Iya itu demo para bunda se-DKI yang jadi korban banjir, yang mereka menuntut tanggung jawab gubernur dan minta pertanggungjawaban gubernur kan selama ini Anies Baswedan terkenal cuci tangan dan melimpahkan kesalahannya kepada orang lain,” kata Dewi Tanjung kepada wartawan, Senin (13/1).

Menurut Dewi, tuntutan aksi tersebut adalah meminta Anies mundur. Bukan hanya banjir, Dewi menilai ada banyak hal yang menjadi kekeliruan Anies selama memimpin di Ibu Kota.