Penjabat Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb saat memantau aktifitas di kecamatan mamajang. (BERITA.NEWS/Ratih Sardianti Rosi)
Penjabat Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb saat memantau aktifitas di kecamatan mamajang. (BERITA.NEWS/Ratih Sardianti Rosi)

BERITA.NEWS,Makassar – Penjabat (Pj) Walikota Makassar Iqbal Samad Suhaeb akan dilapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Diduga kuat rugikan keuangan negara sebesar Rp 3,9 triliun.

Pelaporan Iqbal Suhaeb tersebut, dikawal Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Universitas Patria Artha (UPA). Kerugian terkait, dampak putusan Pj Walikota batalkan Surat Keputusan (SK) pelantikan 1.073 orang ASN yang ditandatangi mantan Walikota Dani Pomanto.

PUKAT menilai langkah Iqbal tersebut terindikasi kuat terjadi kerugian negara cukup besar. Maka, konsekuensinya, sesuai pasal 67 ayat 1 UU nomor 30 tahun 2014. Tentang administrasi pemerintahan.

“Dalam hal keputusan dibatalkan, Badan dan pejabat pemerintahan menarik kembali semua dokumen, arsip dan atau barang yang menjadi akibat hukum dari keputusan atau menjadi dasar penetapan keputusan,” isi aturan tersebut.

Peneliti senior PUKAT UPA Bastian Lubis menjelaskan pembatalan SK 1.073 orang jabatan ASN, berdampak pengembalian semua tunjangan yang diperoleh ASN tersebut. Sejak dilantik 4 Juni 2018 tahun lalu. Hingga SK dibatalkan 8 Mei 2019.

“Termasuk ikut dibatalkannya semua produk hukum yang dikeluarkan camat selaku PPAT, dibatalkannya ribuan Ijazah yang ditandatangani oleh kepala sekolah SD sampai SMP, termasuk semua anggaran kepala OPD/SKPD karena sebagai pengguna anggaran waktu itu,” tutur Rektor UPA tersebut.

Lebih lanjut, Bastian menegaskan semua bukti yang dimiliki PUKAT sangat kuat untuk laporkan Pj Walikota Makassar itu ke KPK. Belum lagi kinerja Iqbal yang kebanyakan kunjungan luar daerah. Kata Bastian hanya habiskan SPPD.

“Ini kerjanya mutasi, SPPD saja, jadi kita sepakat laporkan Iqbal ke KPK . Sekalian ini jadi tugas pertama KPK di Sulsel. Ini kerugian. Akta kelahiran, ijazah semua ditandatangi oleh pejabat yang batal SK nya tidak berlaku. Pasal 67 ayat 1,” tegasnya.

Andi Khaerul

loading...