BERITA.NEWS, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Taufik Basari angkat bicara terkait polemik Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Firli Bahuri yang hingga kini statusnya masih sebagai seorang polisi aktif.

Menurut dia, idealnya posisi pimpinan lembaga antirasuah itu setara dengan aparat penegak hukum lainnya, yaitu Kapolri dan Jaksa Agung.

“Yang jelas harapannya antara (pimpinan) KPK, kepolisian dan kejaksaan dalam posisi yang setara. Harapannya ke depannya bisa bersinergi,” kata Taufik, Jumat (27/12/2019).

Ia menyebut bahwa tak ada aturan atau regulasi yang mengharuskan seorang pejabat kepolisian untuk menanggalkan statusnya di kepolisian ketika sudah resmi menjadi pimpinan KPK.

“Memang belum ada aturan yang jelas terkait dengan posisi pimpinan KPK dengan jabatan sebelumnya. Tapi memang semestinya, kita harapkan yang jadi pimpinan KPK itu bisa mempunyai posisi yang sama dengan aparat penegak hukum lainnya,” ujarnya, dilansir dari Okezone.

Politikus Partai NasDem itu tak ingin berspekulasi soal keputusan Firli yang tak ingin mundur dari kepolisian, rentan terjadinya sebuah konflik kepentingan. Sebab, jika sudah masuk ke ranah itu, maka dikembalikan lagi kepada pribadi masing-masing.

“Kalau soal konflik kepentingan tinggal koordinasi di antara ketiga instansi ini,” katanya.