BERITA.NEWS, Makassar – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menggelar Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Provinsi. Rapat yang dipimpin oleh Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman dan dihadiri oleh Wakil Bupati/Wakil Walikota selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) di Ruang Rapat Pimpinan (Rapim) Kantor Gubernur Sulsel, Senin, (9/12/2019).

Rakor ini mengangkat tema “Pemanfaatan Basis Data Terpadu (BDT) dalam Percepatan Penanggulangan Kemiskinan”. Dalam rapat ini Wakil Gubernur dan Wakil Bupati/Walikota beserta Bappeda masing-masing daerah membahas perencanaan maupun program penganggulangam kemiskinan serta membicarakan persoalan kemiskinan di Sulsel dan isu-isu terkait kemiskinan.

Keberhasilan penanggulangan kemiskinan sangat tergantung dari kemampuan mengidentifikasikan sasaran penerima manfaat Program Penanggulangan Kemiskinan. Untuk itu, peran data dan indikator menjadi faktor yang sangat penting, termasuk pemanfaatan Basis Data Terpadu (BDT) dalam berbagai pelaksanaan program penanganan kemiskinan.

Terkait BDT, Wagub Andi Sudirman selaku Ketua TKPK Provinsi meminta pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan perbaikan dan pemutakhiran data secara berkali, sehingga data BDT tersebut lebih akurat dan uptodate.

“Akselerasi penurunan tingkat kemiskinan harus difokuskan pada wilayah-wilayah kantong kemiskinan dengan mengoptimalkanpemanfaatan data BDT,” ungkapnya.

Selain itu Andi Sudirman menambahkan, perlu adanya inovasi daerah yang didukung dengan kerangka regulasi, penguatan kelembagaan, dan optimalisasi berbagai sumber pendanaan, serta perlu melakukan pendekatan ekonomi produktif secara kolaboratif.

Narasumber lainnya dalam rakor tersebut adalah Kepala BPS Sulsel, Yos Rudiansyah, Kepala Dinas Sosial Sulsel, Imran Jausi dan akademisi dari Universitas Hasanuddin, Dr. Ir. Mahyuddin dengan materi Intervensi Program dan Akar Permasalahan Kemiskinan di Provinsi Sulsel.

Dalam rapat koordinasi tersebut, peserta menyepakati rekomendasi sebagai berikut :

1. Mendukung penuh penurunan target kemiskinan Provinsi Sulsel sebesar 7,5 % sebagaimana yang tertera dalam Dokumen RPJMD Prov. Sulsel Tahun 2018-2023.

2. Memanfaatkan data Basis Data Terpadu (BDT) dalam penanganan program penanggulangan kemiskinan dan memutakhirkan Basis Data Terpadu tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Akselerasi penurunan tingkat kemiskinan harus difokuskan kepada daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi dengan mengoptimalkan pemanfaatan Basis Data Terpadu (BDT).

4. Memperkuat program-program yang pro kepada masyarakat miskin, serta membuat inovasi-inovasi yang didukung kerangka regulasi, penguatan kelembagaan dan optimalisasi berbagai sumber pendanaan.

5. Koordinasi antar tingkatan pemerintahan, antar perangkat daerah, dan antar pelaku pembangunan perlu lebih diintensifkan.

Wakil Bupati Bulukumba Tomy Satria Yulianto yang mengikuti kegiatan tersebut mengaku apa yang menjadi rekomendasi dari rapat tersebut akan menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

“Iya, kita menekankan kepada OPD agar output dari program kegiatannya lebih terukur dalam menanggulangi masyarakat miskin,” pintanya.

• IL