Bawaslu Luwu Sukses Launching & Workshop Desa Sadar Pengawasan

BERITA.NEWS, Belopa – Bawaslu Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan menggelar Launching dan Workshop Desa Sadar Pengawasan. Dilaksanakan di Gedung BRC, kegiatan ini dihadiri ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Laode Arumahi, 60 orang perwakilan dari 12 desa, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Pemda Luwu, perwakilan Kejaksaan Negeri Belopa, Polres Luwu, dan Dandim.

Dalam sambutannya Ketua Bawaslu menjelaskan Program Desa Sadar Pengawasan adalah upaya Bawaslu untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi melalui pendidikan politik. Selain itu pendidikan ini tidak hanya sekedar kegiatan sementara. Tapi untuk jangka panjang dalam menghadapi Pemilu dan Pilkada beberapa tahun akan datang.

Pendidikan politik harus hadir di tengah masyarakat, hingga kesadaran demokrasi dan politik dapat terbangun langsung di tengah masyarakat. Harapan kedepan setelah proses pembinaan oleh Bawaslu dapat menumbuhkan kesadaran di masyarakat desa dampingan. Selain itu dapat memberi efek seruoa pada desa-desa lain di Kabupaten Luwu.

“Pendidikan politik harus hadir di tengah masyarakat hingga kesadaran berdemokrasi dapat langsung tertanam pada masyarakat”.

Baca Juga :  Rutan Masamba Peringati Isra Mi’raj 1447 H, Perkuat Pembinaan Spiritual WBP

Selain itu Latif juga menekankan Pendidikan Politik oleh Bawaslu menjadi salahsatu upaya untuk mengurangi dan mencegah pelanggaran Pemilu. Seperti Money Politic, penyebaran informasi hoax dan Isu SARA.

“Harapan Bawaslu masyarakat dapat memahami, menyadari dan berupaya mencegah berbagai pelanggaran Pemilu. Inilah yang diharapkan yaitu keterlibatan secara paratisipatif”.

Asriani Baharuddin Kordiv. SDM Bawaslu Luwu yang juga hadir dalam acara menjelaskan tentang pentingnya peran serta stakeholder. Menurutnya peran ini tidak hanya pada saat moment Pemilu atau Pilkada, tapi pasca dari pesta demokrasi adalah salahsatu tantangan Bawaslu Luwu.

Pada masa-masa seperti saat ini Luwu yang tidak menghadapi Pilkada peran-peran Bawaslu, KPU, Kepolisian, Kejaksaan, dan siapapun sangat dibutuhkan. Utamanya mendidik masyarakat tentang politik dan demokrasi.

“Pendidikan politik tidak boleh berhenti hanya karena Pilkada atau Pemilu telah berakhir, tapi tetap harus ada sinergitas semua pihak untuk tetap berusaha hadir di tengah masyarakat”.

  • Muh Asri

Comment