BERITA.NEWS, Makassar – Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah (NA) blak-blakan soal beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dinilai tak becus menjabat sebagai kepala dinas lingkup Pemprov Sulsel, Jumat (15/11/2019).

Alasannya, banyak program strategis dirinya yang sudah masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2018-2023 tidak berjalan. Sebut saja pengadaan Rest Area dan pedestarian. Hanya jalan ditempat.

NA mengaku, dirinya sudah memohon izin dan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) lakukan perombakan dan evaluasi besar-besaran pimpinan OPD Pemprov Sulsel. Restu Jokowi dikantongi. Nama- nama pejabat eselon II ini diujung tanduk.

“Contoh dinas tarkim. Saya punya rest area tidak ada satupun yang jalan tahun ini. Terus ada beberapa pedestrian tidak jalan,” ujarnya tegas.

Selanjutnya, kata Nurdin. Dinas Perikanan, Dinas Pendidikan (Disdik) juga masuk dalam radar evaluasi. Khusus, Disdik nama Irman Yasin Limpo (IYL) selaku kadis waktu itu sudah dilengserkan.

“Dinas Perikanan juga. Disdik juga. Banyak dana DAK-nya kembali (ke pusat). Padahal kita butuh. Nggak diserap,” ujarnya kepada awak media.

Diketahui, untuk jabatan Dinas Tarkim saat ini di pegang Andi Bakti bekas pejabat Mantan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo. Lalu, Kadis Perikanan dijabat oleh Sulkaf S Latief, disebut-sebut tak harmonis dengan Gubernur.

“Kan ada 12 OPD akan kita lelang kesempatan disitu. Tapi satu saya ingatkan jangan bermain-main soal ini. Supaya lebih bagus hasilnya,” pungkasnya.

• Andi Khaerul