Anggota DPR RI Asal Sulsel Minta KPK Turunkan Tim Selidiki Proyek BBWSPJ

BERITA.NEWS, Jakarta – Anggota DPR RI asal Sulawesi Selatan menyoroti sejumlah proyek APBN 2019 yang dikelola Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Je’neberang (BBWSPJ) yang ditengarai bermasalah.

Anggota DPR RI Dapil 3 meliputi Luwu Raya Latinro La Tunrung meminta Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) agar menurunkan tim menyelidiki satu persatu proyek APBN 2019 Kementerian PUPR melalui BBWSPJ.

Seperti pekerjaan irigasi Pattiro, Kabupaten Bone Rp12 miliar diduga bermasalah dan jaringan irigasi Kalaena Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan yang menyedot APBN 2018-2019 sebesar Rp62 miliar.

Mantan Bupati Enrekang dua periode itu mengharapkan adanya peranan aparat hukum di Sulsel dalam koordinasinya oleh KPK terkait sejumlah proyek Balai Pompengan.

“Saya sudah dengar berbagai keluhan lapisan masyarakat dalam pekerjaan irigasi kalaena. KPK harus turun tangan dong,”tegas politisi partai Gerindra kepada wartawan di Senayan, Selasa (5/11/2019).

Senada juga dikatakan anggota DPR fraksi Demokrat Devy Bijak. Ia mengatakan Menteri PUPR harus melakukan evaluasi terhadap kinerja di tubub BBWSP Je’neberang.

Baca Juga :  Gempa M 5,1 Guncang Sulawesi Utara, Tidak Berpotensi Tsunami

Menurutnya, kinerja yang buruk tentu akan berdampak pada kualitas kegiatan pembangunan APBN 2019. Hal itu juga akan menjadi citra yang buruk dan aparat hukum akan menindak adanya indikasi proyek irigasi Kalaena.

“Kami minta pak Menteri Basuki untuk mengevaluasi proyek APBN di Sulawesi Selatan,”ujarnya.

“Proyek Irigasi Kalaena begitu besar anggarannya tapi kualitas pekerjaan tidak sesuai harapan masyarakat. Disini peran Kepala balai (Suparji) mengambil sikap tegas. Harusnya mulai PPK, Pengawas dan kontraktornya ditegur bahkan memberikan sanksi namun justru cuek,”ujar Hamka Direktur Dewan Rakyat Antikorupsi di Makassar.

Menurutnya, sikap tegas sebagai pimpinan BBWSPJ sangat dibutuhkan agar setiap pekerjaan proyek berjalan baik. Bukan justru adanya pembiaran melihat kondisi proyek irigasi Pattiro dan Irigasi Kalaena.

Dimana kegiatan tersebut menuai sorotan publik sejak pekerjaan awal tahun 2018 dengan anggaran Rp.31.867.911.000. Seperti ditemukan ambruknya beberapa titik jaringan yang dikerjakan oleh PT Herba Sari dan Konsultan Supervisi, PT Bintang Tirta Pratama. 

Baca Juga :  Pantau Pos Penyekatan, Ganjar: Kalau Ada Takbiran Masuk ke Jalan Langsung Suruh Pulang

Pekerjaan tahun 2019 yang dimenangkan oleh PT Karya Bangun Sendyko dan konsultan supervisi PT Syafitri Perdana Konsultan. Proyek lanjutan dengan nilai APBN Rp.31.150.865.000 diduga terindikasi tindak pidana korupsi.

Indikasi sejumlah item yakni bagian mutu beton cetak precast tidak layak quality. Bahkan, tumpukan beton precast banyak yang retak dan patah. Selain iti spesifikasi tidak sesuai analisis.

Selain itu ada sejumlah titik pasangan dinding penahan, proteksi ditemukan pasangan batu sangat tipis tidak sesuai design atau ketebalan 30 cm. Pelaksanaan 10 hingga 15 cm.