BERITA.NEWS, Makassar – Pemilihan Walikota (Pilwalkot) Makassar 2020 ternyata cukup menguras kantong kas daerah. Pemkot Makassar harus menggelontorkan duit dari dana hibah sebesar Rp78 miliar untuk Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD).

Dana untuk penyelenggaraan pemilu ini pun sebenarnya lebih kecil dibanding yang diusulkan.

Komisioner KPU Kota Makassar, Endang Sari mengatakan, Pemkot sepakati Rp78 miliar dari Rp98 miliar yang diusul. Meski begitu, ia menyebut jumlah tersebut sudah mencukupi.

“KPU Makassar sudah melakukan penyesuaian dan pengurangan dari jumlah pengajuan awal Rp96 M menjadi Rp78 M,” katanya saat dikonfirmasi via telepon, Rabu (2/10/2019).

Menurutnya, anggaran tersebut adalah hasil kajian bersama Pemkot. Kata Endang, dengan angka Rp 78 miliar, maka pihaknya akan melakukan penyesuaian. Seperti pengurangan dengan memangkas biaya sosialisasi.

“Kami memangkas biaya sosialisasi dari semula Rp10 M menjadi Rp3 M, menghilangkan anggaran PSU yang sebenarnya sangat krusial, mengurangi jumlah TPS, dan memotong anggaran pencalonan, dan lain-lain,” ujarnya.

Endang mengatakan, ada beberapa bagian anggarannya tidak bisa dihilangkan atau dikurangi. Alasannya bisa berdampak pada kualitas Pilkada. Seperti data, penyelenggaraan teknis, dan logistik.

“Mengurangi anggaran dan kuantitas Bimtek di tingkat PPS dan KPPS berdampak lemahnya pemahaman penyelenggara Adhoc. Memangkas biaya pemuktahiran data bisa berimbas efektifitas petugas lapangan. Begitu pula jika mengurangi biaya logistik berpengaruh pada ketersediaan dan kualitas logistik,” ungkapnya.

Diketahui, untuk anggaran Rp 78 miliar tersebut, porsi terbesarnya pada honorarium penyelenggara adhoc, sekitar Rp20,9 M. Kemudian, pengadaan dan distribusi logistik sekitar Rp 8 M, sosialisasi Rp 3 M, pemutakhiran data Rp 5,5 M. (Andi Khaerul)