IPW Cium Ada Sekelompok Golongan Tolak Capim Unsur Polri

Ketua Presidium IPW, Neta S Pane

BERITA.NEWS, Jakarta – Jelang penetapan 10 nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Ind Police Watch (IPW) menduga, ada permainan yang tengah dilakukan sekelompok golongan menolak capim KPK dari unsur Polri.

Ketua Presidium IPW, Neta S Pane, Jumat (30/8/2019), mengungkapkan, indikasi itu makin menguat setelah adanya sekelompok orang di internal KPK yang mengatasnamakan Wadah Pegawai (WP) KPK.

“Bahwa pada 29 Agustus 2019 pagi, ada sejumlah oknum di KPK mengumpulkan sejumlah orang luar KPK di kantin KPK. Orang orang itu mengatasnamakan dirinya sebagai Koalisi Kawal Capim KPK dan Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi yang membawa-bawa keberadaan pegawai KPK,” ujar Neta.

Padahal karyawan KPK kata Neta, sangat tidak setuju dengan tindakan mereka. Dalam pertemuan yang berlanjut di lobi KPK hingga pukul 20.00 itu, oknum tersebut mencatut 500 nama karyawan KPK untuk menolak Irjen Firli menjadi capim KPK, dan oknum oknum tersebut akan menggalang demo untuk menolak keberadaan capim dari Polri.

Semua biaya konsumsi dan lainnya dalam pertemuan itu ditanggung oleh oknum WP KPK,” terang Neta.

Dari sini terlihat ada tiga penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oknum tersebut. Pertama, melakukan persekongkolan jahat untuk mengkriminalisasi capim KPK dari Polri.

Kedua, memperalat WP KPK untuk kepentingan kelompoknya. Ketiga, membiayai aksi politisasi untuk membenturkan karyawan KPK, Pansel dan Capim KPK, dengan cara cara komunis yang menghalalkan berbagai cara.

“Jika oknum itu ditolerir, yakni 500 karyawan KPK diseret-seret untuk menolak Capim KPK, bukan mustahil nantinya seluruh ASN dan karyawan BUMN bisa saja menolak para menteri, yang sudah dipilih Presiden Jokowi untuk memegang sejumlah departemen,” tambahnya.

Oknum di KPK itu lupa bahwa, dirinya adalah pegawai negara yang dibiayai negara. Dalam sistem kepegawaian, pegawai negara atau pegawai pemerintahan, seorang ASN dilarang bermain main politik politikan, yang bisa menghancurkan institusinya, apalagi bermain main politik dengan cara cara komunis yang menghalalkan berbagai cara.

“Dari kasus oknum tersebut terlihat bahwa KPK saat ini semakin tidak terkendali dan semau gue. Sehingga ke depan perlu ada pimpinan KPK yang bisa menertibkan, mengendalikan, dan menciptakan paradigma baru KPK ke depan,” tegasnya.

IPW berharap Pansel KPK tetap bekerja serius untuk menuntaskan target kerjanya, yang tanggal 2  Sep 2019 menyerahkan 10 nama capim KPK ke Presiden.

Sebelumnya, IPW tidak hanya mencium pembully-an capim dari Polri, tapi juga membully ketua dan anggota Pansel KPK dengan tuduhan tanpa dasar. Korban pembullyan yang terakhir adalah Irjen Darma Porengkun hingga Wakil Kepala BSSN itu terpental dari proses seleksi Capim KPK. IPW berharap pembullyan cukup sampai di Irjen Darma, selebihnya Pansel KPK jangan terpengaruh dengan manuver oknum KPK and The Gang.

Baca Juga :  Densus 88 Tembak Mati Terduga Teroris di Makassar