Wartawan di Jeneponto Dilarang Masuk Ruangan Pelantikan Anggota Dewan Terpilih

Sejumlah wartawan yang dilarang masuk ke ruangan paripurna DPRD Kabupaten Jeneponto saat pelantikan. (BERITA.NEWS/Ilham).
Sejumlah wartawan yang dilarang masuk ke ruangan paripurna DPRD Kabupaten Jeneponto saat pelantikan. (BERITA.NEWS/Ilham).

BERITA.NEWS, Jeneponto – Sejumlah wartawan yang bertugas di Kabupaten Jeneponto ditolak untuk masuk ke ruangan Paripurna untuk meliput kegiatan pelantikan anggota DPRD Jeneponto periode 2019-2024 di gedung DPRD Jeneponto, Jalan Pahlawan, Kecamatan Binamu, Selasa (27/8/2019).

Sejumlah wartawan yang dilarang masuk meliput, diantaranya terlihat wartawan telivisi Metrotv, KabarNews dan masih banyak wartawan lainnya menunggu didepan pintu karena enggan dibolehkan masuk oleh penjaga depan pintu.

Salah satu wartawan dari Kabarnews, Akbar mengaku ditolak masuk tempat acara oleh petugas yang berjaga di depan ruangan karena tidak memiliki identitas khusus.

“Saya sudah bermohon kepada petugas yang berjaga untuk mengijinkan sejenak masuk untuk mengambil gambar, setelah itu keluar. Namun tidak diizinkan sama sekali,” Kata Akbar.

Baca Juga :  Resmi Dilantik, Rahman Assegaf Kembali Pimpin PMI Pangkep

Mestinya kata penjaga, wartawan harus ada id card khusus yang dikeluarkan sekretariat DPRD barulah wartawan bisa masuk meliput tiru akbar.

“Jika tidak ada, wartawan tidak bisa memasuki ruangan untuk meliput kegiatan yang berlangsung,” ungkapnya.

Menurutnya, dalam pelantikan anggota DPRD di kabupaten/kota lain yang digelar lima tahun sekali biasanya mengeluarkan surat undangan yang ditujukan kepada redaksi sejumlah media. “Namun kenyataannya tidak ada,” jelasnya.

Hal senada dikatakan Jurnalis Gappa mengeluhkan hal sama. Dia mengaku ditolak masuk saat akan melakukan tugas jurnalistik meliput pelantikan anggota DPRD terpilih Jeneponto.

“Saya dan rekan seprofesi yang lain tidak boleh masuk meliput kegiatan ini,” ungkapnya.

Baca Juga :  PSC 119 Luwu Baksos dan Sunatan Massal di Kecamatan Suli Barat

Sementara, Undang-Undang RI tahun 1999 tentang Pers, memberi sanksi kepada mereka yang menghalang-halangi kerja wartawan. Pasal 18 Undang-Undang tentang Pers menyatakan.

Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berkaitan menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta.

  • Ilham