BERITA.NEWS, Makassar – Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD Sulsel Asri Sahrun Said kembali melontarkan pernyataan kontroversi, soal pelantikan 193 pejabat eselon III dan IV Pemprov yang dianulir kemendagri.

Asri mengatakan dianulirnya pelantikan 193 pejabat tersebut seluruhnya adalah tanggungjawabnya. Padahal dihadapan Pansus Hak Angket Dewan dirinya mengaku tidak pernah dilibatkan staf khusus Wakil Gubernur (Wagub) dalam penyusunan nama-nama tersebut.

“Mutasi sudah clear. Sudah selesai. Semua pihak sudah terlibat. Tim terpadu pun sudah membicarakan hingga final,” jelas Asri di salah satu Warung Kopi di Jalan Boulevard, Minggu (14/7/2019).

Diberitakan sebelumnya, Mantan Kepala BKD Bantaeng itu memenuhi panggilan Pansus Angket, memberikan penjelasan soal polemik SK 193 pejabat dibatalkan oleh Kemendagri. Diakuinya, SK itu dikerjakan oleh tiga staf khusus Wagub. 

“Malam tanggal 29 saya tahu, jam 12 saya baru merapat ke tempat mereka tempat staf khusus pak Wagub lantai 3. Atas arahan pak gubernur di cek. Setelah kami lihat, saya ingatkan dulu ini agar ditunda. Tapi tetap dilanjutkan Renra, Toteng dia staf khusus Gubernur. Nda ada pak Wagub. Rusdi juga kalau nda salah,” tutur Asri dalam sidang angket. Rabu (10/7/2019) lalu.

Menurutnya, sebelum SK pelantikan 193 Pejabat tersebut diterbitkan, Nurdin Abdullah menandatangani SK pertama sebanyak 79 orang. Namun, nama itu bertambah setelah di tangani Staf Khusus Wagub yang diklaim sudah dapat rekomendasi Wagub Andi Sudirman Sulaiman.

“Dari 79 jadi 193 saya dalam masa transisi selaku Kepala BKD, secara keseluruhan Kami tidak ikut dalam proses. Kami tidak ikut kami hanya di pesan pak gubernur, ketika ada penambahan tetap terbatas, untuk mutasi,” ucapnya.

• KH