BERITA.NEWS, Makassar – Pengamat Keuangan Negara Universitas Patriarta Bastian Lubis menyebut tim Percepatan Gubernur Untuk Percepatan Permbangunan (TGUPP) dan Staf Khusus Gubernur/Wakil Gubernur (Wagub) penyebab rendahnya serapan, Kamis (11/7/2019).

Bastian mengatakan harusnya TGUPP hadir untuk lakukan percepatan namun pada kenyataannya malah memperlambat kinerja, termasuk serapan anggaran yang belum capai 50 persen, dalam 8 bulan masa jabatan Nurdin Abdullah- Andi Sudirman Sulaiman.

“TGUPP, harusnya penyerapan APBD bisa sampai 50 persen. Ini kegiatan yang dilaksanakan Pemprov saya prediksi jalan di tempat. Target jangan harap. Katanya masih ada mutasi lagi. TGUPP ini cuma memperlambat,” ucapnya.

Menurut Bastian, hal tersebut sudah di prediksi akan terjadi perlambatan serapan anggaran akibat adanya tim Gubernur tersebut, yang dianggap menghalangi kinerja OPD Pemprov.

“Kita pertama kali sudah antisipasi akan terjadi perlambatan, dari TP2D jadi TGUPP katanya setiap OPD harus lewat sini. Itu tidak dikenal di pemerintahan. Ini yang menghambat jadi saya usulkan di bubarkan ini penyebab lemahnya serapan anggaran,” kata peneliti Seniorn Pusat Anti Korupsi Universitas Patriarta.

Diketahui, pada triwulan pertama APBD tahun 2019, serapan anggaran yang dicapai hanya mencapai 5 persen. Ditengarai penyesuaian sistem lelang baru yang diterapkan Nurdin Abdullah. 

”Jadi Keberhasilan nya ini TGUPP dan Staf Khusus, penyerapan anggaran sangat kecil. Itu prestasinya. Bukan kepala OPD nya yang perlambat. Selama lima tahun bagus serapan APBD, sekarang ini anjlok,” pungkasnya.

• KH