Berkas Perkara Pergeseran Suara Pemilu di Gowa Diserahkan ke Kejari

Penyerahan berkas perkara pergeseran suara Pemilu beberapa waktu lalu ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Gowa.
Penyerahan berkas perkara pergeseran suara Pemilu beberapa waktu lalu ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Gowa.

BERITA.NEWS, Gowa – Terkait kasus pergeseran suara internal Partai di Daerah Pemilihan (Dapil) 7 Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Penyidik Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kini telah melimpahkannya Ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Gowa.

Hal ini dibenarkan Komisioner Bawaslu Gowa Divisi Penindakan Pelanggaran yang juga selaku Koordinator Gakkumdu, Yusnaeni. Rabu (3/7/2019).

“Penyidik telah menyerahkan berkas tersebut pada Jumat 31 Juni kemarin ke Kejari Gowa, ini bagian dari upaya sentra Gakkumdu dalam memproses dan menindak pelanggaran dalam pemilihan umum,” jelas Yusnaeni.

Diberitakan sebelumnya, perkara ini menyeret empat nama, dua diantaranya selaku Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pallangga dengan inisial IM dan IW, satu diantaranya Calon Legislatif (Caleg) DPRD Kabupaten Gowa inisial MSA dan satu orang oknum yang di duga saksi Partai yakni SL.

Baca Juga :  Cegah Penularan Covid-19, Pengawasan Perbatasan Barru-Pangkep Diperketat

Yusnaeni menjelaskan, pasca diserahkannya berkas-berkas tersebut, akan diteliti oleh kejaksaan selama tiga hari.

“Dan dikembalikan jika dianggap belum lengkap, jika belum lengkap maka penyidik diberi waktu selama tiga hari untuk melengkapi lalu diserahkan kembali ke kejaksaan,” terangnya.

Keempat tersangka ini diperkarakan terkait tindak pidana pemilu yang melanggar pasal 532 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Jo pasal 55 KUHP, dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun dan denda paling banyak 48 juta, dalam hal penyelenggara Pemilu maka yang bersangkutan ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ketentuan pidana yang ditetapkan dalam undang-undang.

Baca Juga :  Salat Ied di Lapangan Merdeka, Bupati Bone Ucapkan Syukur

“Kami mengingatkan agar kedepan penyelenggara pemilu khususnya PPK tidak boleh mempermainkan suara rakyat karena itu berkonsekuensi pidana dan pelanggaran etik,” demikian Yusnaeni.

ACP