Pemprov Terancam Gagal Dapat WTP 2019, Gubernur Sulsel: Itu Tidak Penting

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah. (BERITA.NEWS)

BERITA.NEWS, Makassar– Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah angkat biaca soal laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) 2018 yang banyak dapat temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Jika terus seperti itu Pemprov dinilai bisa tidak dapat WTP 2019.

Nurdin Abdullah menyebut pihaknya tidak terlalu mementingkan WTP tersebut, baginya yang harus mendapat perhatian lebih, tata kelola aset yang rapi, management keuangan yang baik.

“Saya itu tidak penting WTP , yang penting itu butuhkan aset kita tertata dengan baik, rapi, management keuangan tertata dengan rapi, kalau saya UTP itu kan hanya pengakuan, Buat apa pengakuan kalau masih bermasalah,” katanya. Selasa (28/5/2019).

Menurutnya, pihaknya lebih fokus pada penyempurnaan sistem kepemimpinan sebelumnya, dibanding harus mencari kesalahan masa lalu.

Baca Juga :  Cegah Munculnya Klaster Baru, Pemerintah Siapkan Panduan Ibadah di Bulan Ramadhan dan Idul Fitri

“Saya itu baru 8 bulan, jadi tugas saya menyempurnakan kepemimpinan yang kemarin, bukan mencari kesalahan masa lalu, menyempurnakan supaya tidak bermasalah,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala BPK RI Heri Subowo mengatakan masih banyak temuan kesalahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) LKPD 2018. Bahkan dikatakan temuan dan rekomendasi tahun lalu juga belum di tindaklanjuti.

“Jika hal ini dibiarkan terus menerus maka akan berdampak pada laporan keuangan pemerintah daerah sulsel,” katanya saat rapat paripurna penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD 2018 di Gedung DPRD Sulsel. Senin (27/5/2019) kemarin.

Berikut Permasalahan dan temuan BPK RI pada LKPD tahun 2018 Pemprov Sulsel:

  1. Pengelolaan barang milik daerah belum dilaksanakan secara tertib dan memadai.
  2. Penata usahaan pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) Dinas Pendidikan dan dana bos belum memadai,
  3. Kepatuhan perundang-undangan antara lain kelebihan pembayaran gaji 450 juta.
  4. Pelepasan dan penghapusan hak milik kendaraan dinas pemerintah daerah tidak sesuai peraturan.
  5. Kelebihan pembayaran belanja modal pada 6 OPD.
  6. Menekankan kepada Pemprov Sulsel bahwa pengelolaan barang milik daerah tertib dan taat aturan.
  7. Beberapa rekomendasi soal aset daerah yang belum terselesaikan hingga dikuasai pihak ketiga.
  • KH