BERITA.NEWS, Makassar – Deputi Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsubgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wilayah VIII, Sulsel, Sulbar, Sultra, Papua dan Papua barat, Adlinsyah Nasution cium ada transaksi Pungli jajaran dinas Pemprov Sulsel.

Hal itu disampaikan dalam pertemuan Monitoring dan evaluasi optimalisasi pendapatan daerah pemprov sulsel di Ruang Rapat Pimpinan (Rapim) kantor Gubernur dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) selaku instansi terkait yang menangani soal pendapatan.

Adlinsyah menerangkan, indikasi praktek Pungli tersebut diduga kuat terjadi pada proses pemberian rekomendasi perubahan plat kendaraan mobil dari hitam menjadi kuning, yang ditangani oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Sulsel.

“Ada pemberian rekomendasi dari plat hitam ke plat kuning yang tidak sesuai dengan aturan, kedua saya mentengarai jangan dibuat mutlak ya, tapi menduga. Ada Pungli daripada rekom itu coba kejar itu,” ucapnya saat ditemui usai kegiatan. Kamis (2/5/2019).

Menurutnya, besar dugaan pemberian plat mobil hitam ke kuning telah banyak melanggar aturan yang ada. Sehingga dari proses rekomendasi izin dari Dishub ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Sulsel rawan terjadi penyelewengan.

“Tidak gampang-gampang saja mengeluarkan rekom itu, PTSP hanya mengeluarkan izin tapi rekomnya dari Dinas Perhubungan sekarang ini berdampak pada penerimaan pajak daerah karena PKB dan BBNKB semuanya ada masuk di daerah,” paparnya.

.KH