Aktivis Desak Kejati Periksa Kadis Koperasi Palopo

keripik zaro. (IST)
keripik zaro. (IST)

Berita.News, Makassar – Kasus dugaan tindak pidana korupsi snack zaro yang dikelola Perusda Palopo menjadi perhatian publik. Aktivis mendesak Kejati Sulsel memeriksa sejumlah pejabat Pemkot Palopo salah satunya Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Palopo Karno.

Direktur Dewan Rakyat Antikorupsi (Derak) Hamka Jarot menuturkan indikasi korupsi pada Perusda Palopo sangat jelas dimana perusahaan daerah yang dibentuk oleh Walikota Palopo sarat penyimpangan dan merugikan keuangan negara.

BACA JUGA:

Karenanya, Hamka Jarot mengingatkan kepada Kepala Kejati Sulsel Tarmisi agar betul-betul serius mengusut kasus tersebut.

“Saya kira kasus ini sangat jelas dimana indikasi korupsinya. Seperti produksi keripik zaro yang menggunakan APBD Palopo sebesar Rp2,5 miliar jelas melanggar aturan,”ungkap Hamka Jarot kepada Berita.News, Rabu (17/4/2019).

Belum lagi, kata Hamka, Perusda Palopo mendapat suntikan APBD Palopi 2015 sebesar Rp11 miliar untuk perbaikan mesi PLTMH dan produksi keripik zaro.

Dimana penggunaan APBD tentunya atas persetujuan Walikota Palopo HM Judad Amir dan DPRD setempat. Penyidik Kejati melihat Kadis Koperasi dan UMKM Palopo yang awalnya mengusulkan agar keripik zaro dikelola sebuah Perusda.

Diketahui, Walikota Palopo HM Judas Amir melantik tiga jajaran direksi Perusda pada tahun 2015 yakni Direktur Utama, Amir Tarria, Direktur Produksi dan Operasional, Reski Ihsan Humang, dan Diretur Pemasaran dan Operasional, Asmal. 

Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel), Tarmizi mengaku saat ini tim penyidik segera melakukan pengumpulan keterangan dan data terkait kasus tersebut.

“Tim akan pendalaman. Kita harap tim bekerja maksimal dan saya sudah tekankan itu. Setiap perkembangan dilaporkan,”ujar Tarmizi.